PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru tengah melaksanakan proyek overlay jalan tahap pertama secara bertahap pada tahun 2025. Namun, pekerjaan perbaikan jalan senilai Rp88 miliar rupiah tersebut menuai sorotan dari anggota dewan karena dinilai mengabaikan satu aspek krusial, yakni drainase.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi mengkhawatirkan beberapa jalan yang telah dioverlay tersebut tak bertahan lama karena tidak didukung saluran pembuangan air (drainase) yang tidak memadai. Padahal, menurutnya, infrastruktur jalan dan drainase merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

"Infrastruktur jalan ini kan harus melalui kajian yang matang. Kajiannya salah satunya ya harusnya ada drainase. Jadi satu kesatuan antara jalan dan drainase. Sejalan," ujar Zulkardi saat ditemui di Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (2/12/2025).

Zulkardi menegaskan, fungsi pengawasan DPRD selalu menekankan agar setiap pembangunan jalan wajib disertai kajian drainase yang komprehensif. Tanpa itu, proyek hanya akan menjadi pemborosan anggaran.

"Maaf aja, selain membuang anggaran, ya percuma saja. Karena air itu kemana buangnya? Nggak mungkin jalan itu tertimbun dengan air. Itu kan harus ada drainase yang menyambungkan dari hulu ke hilir," tegasnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, Zulkardi mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan overlay tahap I tahun 2025 ini, tidak ada koordinasi resmi dari eksekutif dengan Komisi IV DPRD selaku mitra pengawasan.

"Oh nggak ada koordinasi, seharusnya mereka tahu kan ini harus ada koordinasi," katanya.

Ia menekankan bahwa integrasi perencanaan harus dimulai sejak awal. Saat sebuah ruas jalan direncanakan untuk dioverlay, harus sekaligus dirancang pembangunan atau perbaikan drainasenya. Pertanyaan kritisnya, apakah 29 titik overlay yang sedang berjalan telah melalui proses perencanaan terpadu seperti itu?

"Nah, ini yang perlu kita tanyakan. Dari 29 titik tadi, apakah perencanaannya bersamaan dengan perencanaan drainasenya?" ujar Zulkardi.

Menanggapi aksi pembersihan drainase yang belakangan gencar dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, Zulkardi menyebutnya sebagai langkah bagus. Namun, ia mengkritik bahwa pendekatan tersebut masih bersifat reaktif dan tidak berbasis data serta perencanaan jangka panjang.

Menurutnya, Pemkot perlu memiliki data komprehensif titik-titik rawan banjir dan penyempitan drainase di 15 kecamatan, lalu menyusun rencana penanganan yang sistematis dari hulu ke hilir.

"Bukan hanya di saat ada drainase yang ada sampah lalu kita kerok, nggak seperti itu," imbuhnya.

Zulkardi mengaku Komisi IV telah meminta data tersebut kepada Pemkot, namun hingga kini belum juga diberikan.

Atasi Banjir Dengan Koordinasi Sampai RT-RW

Kekhawatiran bertambah dengan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi puncak musim penghujan akan terjadi pada akhir Desember 2025. Zulkardi mempertanyakan kesiapan konkret Pemkot menghadapi ancaman banjir tahunan itu.

"Kita kan nggak tahu nih persiapannya seperti apa?" katanya.

Ia menawarkan sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk bersama-sama mengantisipasi banjir. Namun, hal itu harus dimulai dengan keterbukaan perencanaan dari Pemkot.

Zulkardi menawarkan solusi yang lebih partisipatif. Menurutnya, Pemkot harus turun ke tingkat paling dasar dengan melibatkan RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan dalam pemetaan masalah dan penyusunan rencana.

"Mereka yang lebih tahu. Kalau satu OPD-OPD saja yang memikirkan 15 kecamatan nggak selesai," ujarnya.

Ia mencontohkan, dengan memanggil perangkat daerah dan masyarakat, akan terungkap masalah sesungguhnya, seperti drainase yang menyempit karena bangunan atau saluran yang terputus tidak sampai ke sungai.

Namun, ia menyayangkan bahwa hingga kini, proses pemilihan RT/RW di banyak wilayah Kota Pekanbaru belum juga dilaksanakan sejak pelantikan Wali Kota Agung Nugroho pada Februari 2025. Hal ini, menurutnya, dapat menghambat komunikasi dan koordinasi penanganan banjir di tingkat komunitas.

"Jadi kita hari ini melihat komunitas Kota Pekanbaru ini ya, kalau saya lihat, gak tau mau dibawa kemana Pekanbaru," tandasnya dengan nada prihatin.

Sorotan Zulkardi ini mengindikasikan bahwa di balik proyek perbaikan jalan yang tampak fisik, terdapat masalah mendasar dalam tata kelola infrastruktur, yaitu lemahnya perencanaan terpadu, koordinasi, dan pendekatan data.

Tantangan menghadapi musim hujan mendatang menjadi ujian nyata apakah pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru telah benar-benar mengedepankan prinsip keberlanjutan dan menyelesaikan masalah dari akarnya. ***