PEKANBARU, GORIAU.COM - Pendataan aset yang miliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus dilakukan, bahkan untuk mendata, Pemprov Riau menghabiskan anggaran Rp2 miliar pertahun. Sayangnya, meski dengan anggaran besar, pendataan tak pernah selesai.

Hal ini terungkap pada rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Riau dengan Biro Perlengkapan Pemprov Riau, Selasa (11/6/2013). Rapat dipimpin Ketua Komisi B Rusli Ahmad dan dihadiri hampir seluruh anggota Komisi, sedangkan dari Biro Perlengkapan langsung dipimpin Kabiro Abdi Haro.

''Saya heran saja. Kenapa hingga kini pendataannya aset ini Biro Perlengkapan tak selesai. Padahal, dalam anggarannya cukup fantastis mencapai Rp2 miliar. Tetapi, aset-aset Pemprov Riau juga tidak terdata dengan benar,'' ujar anggota Komisi B DPRD Riau Tabrani Maamun.

Politisi Golkar ini mengatakan, harusnya permasalahan pendataan aset Pemprov Riau bisa menemukan titik terang karena ini sangat dibutuhkan dalam penilaian BPKP. Sebab, sebutnya, jika tidak tercapai pendataanya aset yang secara benar, maka bisa-bisa Pemprov Riau dapat penilaiannya Wajar Dengan Pengecualian.

Sementara itu anggota Komisi B DPRD Riau, Hikmani mengatakan, pendataan aset yang dilakukan Biro Perlengkapan terkesan tidak maksimal, termasuk data aset Pemprov di Kepulauan Riau. ''Saya mendapat kabar dari rekan anggota DPRD Provinsi Kepri bahwa disana ada aset Pemprov Riau, saya menyarankan Pemprov Riau mendata ulang dan membuat plang kepemilikan,'' sarannya.

Sementara itu Kepala Biro Perlengkapan, Abdi Haro mengatakan pendataan aset Pemprov Riau terus dilakukan, dan untuk menyelasaikannya memerlukan proses. ''Ini kan bukan dosa dari Biro Perlengkapan Setdaprov Riau. Sebab 10 tahun lalu itu, aset-aset yang belum terdata merupakan kewenanganya dari Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Pemprov Riau. Baru sekarang pelimpahannya kepada Biro Perlengkapan.,'' ujarnya. (rdi)