SELATPANJANG, GORIAU.COM - Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, H Adil meminta pemerintah mencabut izin AMPS nakal yang masih berusaha di daerah itu. Pasalnya, ulah AMPS ini sudah merugikan masyarakat akibat tingginya harga premium.

''Harga premium kita seperti dalam keadaan darurat, harganya sangat tinggi. AMPS tidak melakukan penjualan langsung ke masyarakat. Jika seperti ini terus lebih baik Pemkab Kepulauan Meranti meminta pemerintah dalam hal ini PT Pertamina untuk mencabut seluruh AMPS nakal yang ada di Kepulauan Meranti,'' ujar H Adil.

Dia mengatakan, pemerintah harus menjadi stabilita ekonomi di Meranti karena dengan tingginya harga premium akan berdampak pada tinggi harga barang dan jasa. ''Ini harus dihentikan, tidak boleh dibiarkan begitu saja,'' ujarnya sambil menjelaskan tingginya harga premium akan mendorong melemahnya daya beli masyarakat.

H Adil juga menilai, pengusaha AMPS di Kepulauan Meranti termasuk yang paling bebal dan tidak mengindahkan pemerintah. Buktinya pada saat diundang untuk rapat, banyak pengusaha AMPS tidak menghadiri.

''Tidak ada niat baik pengusaha untuk mengurai persoalan premium di sini. Jadi tidak ada jalan lain selain mencabut izin AMPS yang bandel-bandel tersebut,'' ujarnya menyimpulkan. (kpt)