
PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa tunda bayar tahun ini diperkirakan akan berdampak pada tiga komponen utama dalam keuangan daerah.
“Saya sudah meminta OPD untuk memberikan kepastian mengenai angka tunda bayar dan dampaknya. Akibat pertama adalah kegiatan pemerintah, kedua tunda salur, dan ketiga kurang bayar dari gaji serta tunjangan pegawai. Rata-rata totalnya berkisar sekitar Rp2,2 triliun. Saya minta kepastian agar ini bisa segera diselesaikan,” ujar Abdul Wahid.
Gubernur juga menekankan perlunya audit untuk memastikan kejelasan posisi keuangan daerah.
“Tunda bayar ini harus diaudit agar jelas di mana letak sisi yang harus dibayarkan,” tambahnya.
Terkait solusi untuk menutupi defisit, Abdul Wahid menyebutkan beberapa langkah strategis yang akan dilakukan.
“Defisit ini akan kita atasi dengan mencari sumber dana. Ada skema pergeseran anggaran dan pemotongan anggaran perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak. Kami akan mencari skema terbaik agar defisit bisa tertutupi. Selain itu, pendapatan daerah juga harus dimaksimalkan,” jelasnya.
Gubernur mengakui bahwa target pendapatan dari sektor pajak dan dividen kekayaan daerah tidak tercapai.
“Di sektor pajak, target tidak terpenuhi. Begitu juga di sektor pemisahan kekayaan daerah, dividen yang diharapkan tidak maksimal. Participating Interest (PI) yang ditargetkan juga tidak tercapai. Selain itu, ada faktor lain seperti kebijakan dari Kementerian Keuangan yang turut memengaruhi,” ungkapnya.
Terkait kurang bayar dari pemerintah pusat, Abdul Wahid menyatakan akan menindaklanjutinya dengan Kementerian Keuangan.
“Kami akan mempertanyakan hal ini kepada pihak terkait di Jakarta, khususnya Kementerian Keuangan, untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut,” tutupnya. ***