
PEKANBARU – Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Pekanbaru akan dilakukan melalui mekanisme musyawarah. Hal ini disampaikan oleh Pj Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, usai rapat di Lantai 6 Perkantoran Wali Kota Pekanbaru, Senin (3/3/2025).
Zulhelmi menjelaskan bahwa banyak RT dan RW yang masa baktinya telah habis dan saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (PLT). Oleh karena itu, Wali Kota menginstruksikan agar segera merevisi Peraturan Daerah (Perda). Namun, karena proses revisi membutuhkan waktu yang cukup lama, langkah konkret dan strategis perlu segera diambil.
“Pak Wali Kota memerintahkan kami untuk segera merevisi Perda karena masih ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Namun, karena revisi membutuhkan waktu lama, kami telah menyepakati bahwa pemilihan RT dan RW akan dilakukan sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu melalui musyawarah,” ujar Zulhelmi.
Pemilihan akan dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kepala keluarga setelah mendapat rekomendasi dari lurah setempat.
Selain itu, Zulhelmi juga menyoroti perubahan status RT dan RW berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terbaru. Kini, RT dan RW menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), sehingga pembinaannya berada di bawah kewenangan lurah. ***