PEKANBARU - Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman menyambut baik kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah menetapkan kebijakan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen. Yang mana, PI merupakan hak daerah atas kepemilikan sumber daya minyak dan gas bumi (migas) di wilayah mereka.

"Ini bagus sekali, karena ini murni untuk daerah, tinggal pelaksanaannya saja. Pak Wamen minta seminggu bisa selesai, tergantung kontraktornya," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman tersebut di Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu (14/6/2017).

Merujuk pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan 26 November 2016 itu, kontraktor yang mendapat wilayah kerja harus komitmen dengan Permen ESDM tersebut. Dengan demikian kontraktor wajib menyetor kepada daerah.

Saat sosialisasi di Riau, Wamen ESDM, Arcandra Tahar menguraikan bahwa partisipasi aktif Pemda juga dibutuhkan yaitu untuk memperlancar dan menyederhanakan izin-izin di daerah untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat beroperasi.

"Karena semakin lama daerah mengeluarkan izin, semakin lama juga pembagian deviden, serta daerah jangan membuat aturan yang tidak memberi nilai tambah pada petroleum operation," kata Arcandra.

Dikatakannya, Permen ESDM Nomor 37 tahun 2016 ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Pemda dalam pengelolaan Migas oleh BUMD ataupun Perusahaan Daerah. "PI 10 persen ini tidak bisa diperjualbelikan, dialihkan atau dijaminkan," katanya. ***