JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjatuhkan sanksi administratif dan rapor merah kepada Google selaku induk perusahaan YouTube. Langkah tegas ini diambil karena Google dinilai tidak menunjukkan iktikad baik untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) terkait pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

"Tentu namanya sanksi kita bertahap, dengan tetap mengharapkan adanya perubahan sikap dari pihak Google, dan untuk hari ini kita berikan surat teguran. Kami tidak akan segan untuk mengambil tindakan tegas bagi platform yang mangkir dari kewajibannya atau melawan hukum di Indonesia," tegas Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Sanksi teguran tertulis tersebut dilayangkan melalui Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Hasil pemeriksaan, Selasa (7/4/2026), membuktikan YouTube gagal memenuhi kewajiban hukum di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, sanksi bagi platform yang menolak mematuhi aturan perlindungan anak bersifat eskalatif. Hukuman dimulai dari surat teguran, penghentian akses sementara (suspend), hingga pemutusan akses permanen atau pemblokiran.

Sikap Google berbanding terbalik dengan Meta. Perusahaan yang menaungi Facebook, Instagram, dan Threads tersebut resmi menyatakan kepatuhan penuh terhadap PP Tunas setelah sebelumnya melayangkan protes dan dipanggil kementerian, Senin (6/4/2026).

Pemerintah mengapresiasi langkah Meta yang bersedia membatasi akses layanannya bagi pengguna di bawah 16 tahun. Hingga Kamis sore, tercatat tiga entitas besar berstatus patuh penuh, yakni Meta, X (Twitter), dan Bigo Live.

Nasib TikTok dan platform gim Roblox akan ditentukan Jumat (10/4/2026). Kedua platform ini masuk dalam kategori patuh sebagian dan meminta perpanjangan waktu untuk menyusun ulang rencana aksi (action plan) pembatasan pengguna di bawah umur pada sistem mereka.

"Kami mengimbau kepada platform-platform lainnya untuk melaporkan hasil asesmen profil risiko secara mandiri dalam waktu tiga bulan," tambah Meutya.

Di luar delapan platform berisiko tinggi yang menjadi target implementasi awal, Kemkomdigi memberikan instruksi kepada seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lainnya. Penerapan PP Tunas yang berlaku sejak 28 Maret lalu dirancang untuk melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman perundungan siber, penipuan digital, dan paparan konten pornografi di ruang digital. ***