BANGKINANG, GORIAU.COM - Sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Senin (19/11/2012) DPRD Kabupaten Kampar akhirnya melaksanakan paripurna pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kampar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2013. Dari sekian banyak program, rencana alokasi Rp1 miliar untuk setiap desa ternyata mendapat dukungan fraksi-fraksi khusus Golkar yang secara langsung menyatakan persetujuannya.

Rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten H Syahrul Aidi Ma'aazat bersama Ketua DPRD Kabupaten Kampar Drs H Syafrizal Rahim, MSi, Wakil Ketua DPRD H Yurjani Moga SH. Paripurna juga dihadiri langsung Bupati Kampar H Jefry Noer yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Drs H Azwan MSi.

Pada kesempatan pertama, pandangan umum Fraksi Golongan Karya (Golkar) yang dibacakan oleh Harsono mengharapkan dana APBD Rp1,842 triliun, dapat memberikan dampak yang lebih kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar ini agar dapat dialokasikan secara proporsional ke seluruh Kabupaten Kampar. Pengelolaan anggaran ini dapat dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga unsur yakni transaparansi, akuntabilitas dan partisifatip. Apresiasi kepada Bupati Kampar atas keinginannya bagi kepala satker untuk menarik dana APBN.

''Kami juga mendukung alokasi dana desa Rp1 miliar per desa. Penyertaan modal Pemda baik melalui dana hibah maupun bansos agar dilakukan secara profesional dan proporsional. Mendorong Pemkab Kampar dalam upaya percepatan pembangunan dengan lima pilar. Aspek pemerataan pembangunan dan mengingatkan kepada Bupati agar tetap mengacu pada tata kelola keuangan Pemerintah yang baik dan menciptakan transparansi dan akuntabilitas,'' ujarnya.

Sementara juru bicara fraksi Demokrat Arif Rahman Hakim menyampaikan yakin dan percaya bahwa RAPBD TA 2013 yang disampaikan Bupati Kampar telah diawali dengan kajian dan pertimbangan strategis dan matang, sehingga tidak ada kekhawatiran sedikit pun akan kurang sinkron dengan ruh pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen daerah khususnya visi dan misi pemerintah serta RPJMD yang memuat fokus dan strategis pembangunan daerah.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) lewat juru bicaranya, Ramadhan menyampaikan RAPBD TA 2013 diharapkan betul-betul menyentuh kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut fraksi PAN memandang perlu diperhatikan beberapa hal yakni pendapatan, belanja, umum.

Selain itu, fraksi PAN menyampaikan beberapa persoalan daerah yang perlu menjadi perhatian khusus pihak eksekutif dan pihak legislatif diantaranya aspek kesejahteraan masyarakat dan pelayanan pemerintahan, aspek pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan, peningkatan infrastruktur.

Pandangan umum Fraksi Kebangsaan, Firman Wahyudi mengatakan dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Kampar TA 2013, fungsi dan politik penganggaran harus dipergunakan dengan baik dan semaksimal mungkin sehingga dapat memberi manfaat kepada pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Untuk kepentingan tersebut ada beberapa hal yang menjadi catatan dan butuh penjelasan bagi fraksi Kebangsaan dari Pemda yaitu pertama dalam KUA-PPAS dijelaskan bahwa pemda merencanakan pelaksanaan kegiatan multiyears pada TA 2013 yang akan datang, pada prinsifnya fraksi Kebangsaan menyetujui untuk dilaksanakan kegiatan multiyears tersebut. Akan tetapi ada beberapa catatan yang dititipkan yakni apa dasarnya substansinya, apa kegiatan dan dimana titik mutiyears, apa yang menjadi kriteria dan dasar dari pemda, mohon kepada pemda untuk melaksanakan kegiatan multiyears adil dan merata.

Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Banyak bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan pemda yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya. Meminta penjelasan kepada pemda mengenai bangunan dan pekerjaan-pekerjaan pemda yang telah dilaksanakan. Memohon penjelasan kepada pemda apa yang menjadi dasar pengajuan anggaran oleh masing-masing SKPD yang baru, dimana SKPD tersebut belum dilantik dan belum dilaksanakan tetapi pengajuan penganggaran sudah dilaksanakan pemda.

Dalam rangka mendekatkan pelayanan publik terhadap masyarakat terkhusus untuk masyarakat Desa Sipungguk dan Desa Ganting Damai dalam mengurus administrasi publik yang paling mendasar seperti KTP ke Ibukota Kecamatan harus melalui beberapa kecamatan karena tidak adanya jembatan penghubung kedua desa tersebut ke ibukota di kecamatan di Salo, padahal perencanaan ini sudah lama dan tidak kunjung terealisasi, untuk itu fraksi kebangsaan meminta pemerintah untuk memperhatikan pembangunan jembatan penghubung kedua desa dan ibukota kecamatan tersebut.

Diluar kontek penganggaran, fraksi kebangsaan melalui padangan umum ini meminta kepada pemda agar dapat menyelesaikan sengketa lahan masyarakat antara warga desa Senama Nenek dengan PTPN V untuk dicarikan solusi karena semakin lama persoalan ini akan semakin mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

Sedangkan pandangan umum Fraksi PKS H yang dibacakan Bambang Mujianto menyampaikan setelah menyimak, menganalisa dan mempelajari KUA PPAS dan Nota Keuangan tentang penyusunan RAPBD Kabupaten Kampar TA 2013 serta dokumen lainnya, melihat ada beberapa hal penting yang menjadi bahan pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Kampar, diantaranya pertama mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Belanja Hibah dan Bansos. Dan usulan yang disampaikan hendaknya pemda benar-benar memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan pengalokasian APBD sehingga nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemda harus benar-benar memperhatikan hasil rekomendasi pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Kampar yang disampaikan oleh masyarakat.

Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan efektifitas waktu, serta peningkatan infrastruktur perlu adanya pembangunan jalan dari Simpang Manulang Tapung Hilir menuju Simpang Binggung Pekanbaru Palas sejauh 40 KM.

Penerimaan dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah, terutama dari keuntungan BUMD, ini masih dinilai tidak sebanding dengan usia BUMD dan dana yang digelontorkan untuk BUMD melalui suntikan modal penyertaan.

Pandangan umum fraksi keenam dibacakan juru bicara fraksi PPP Plus Sujarwo mengungkapkan bahwa berdasarkan kondisi kekinian, maka dalam skala nasional telah ditetapkan 11 prioritas nasional yakni Repormasi birokrasi dan tata kelola. Pendidikan. Kesehatan. Penanggulangan kemiskinan. Ketahanan pangan. Infrastruktur. Iklim investasi dan usaha. Energi. Lingkungan hidup dan bencana. Daerah tertinggal terdepan, terluas dan pasca konflik. Kebudayaan. Dan tiga prioritas lainnya adalah Bidang politik, hukum dan keamanan. Bidang perekonomian. Bidang Kesejahteraan rakyat.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca gerakan Repormasi Nasional, tercermin dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Dan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang memuat asas-asas umum pemerintahan yang mencakup asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proforsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas. (rif)