
TEMBILAHAN – Kabar tak sedap datang dari Tembilahan, Indragiri Hilir. Hal itu terkait dengan aktivitas dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Parit 21 Tembilahan. Pasalnya, beredar kabar yang menyebutkan perusahaan itu diduga menggunakan kayu mangrove sebagai bahan bakar non fosil pengganti batu bara.
Akibatnya, saat ini telah terjadi penebangan kayu mangrove secara massif di wilayah perairan Indragiri Hilir (Inhil). Dalam aksi penebangan itu, juga diduga melibatkan rekanan penyedia bahan bakar non fosil di PLTU 21 tersebut.
Menurut informasi, kondisi ini sudah berjalan selama beberapa waktu. Seperti dituturkan sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, kayu mangrove yang telah ditebang kemudian dipotong-potong dengan ukuran 2 meter. Hal ini sesuai dengan spesifikasi yang diminta pihak PLTU Parit 21.
Selanjutnya, kayu-kayu mangrove itu dikumpulkan di sebuah gudang yang berada di wilayah pembangkit listrik milik negara yang berlokasi di kawasan Parit 21 Tembilahan Hilir.
Terkait hak itu, Deputi Manager PLTU Parit 21 Tembilahan, Herwin, saat dihubungi melalui selulernya pada Selasa (14/05/2024), mengatakan belum bisa memberikan keterangan secara resmi. karena sedang ada rapat di Yogyakarta.
"Saya sedang rapat di Yogyakarta," terangnya singkat.
Terancam Punah
Terpisah, pemerhati lingkungan yang tergabung dalam organisasi Bangun Desa Payung Negeri (BDPN) Inhil, Zulkifli AM, mengaku sangat menyayangkan jika kabar itu benar adanya. Sebab, bila aksi penebangan secara massif terus berlanjut, tentu sangat berdampak terhadap keberlanjutan hutan mangrove di Negeri Seribu Parit. Paling parah, dikhawatirkan hutan mangrove di Inhil bakal punah.
"Kita sangat menyayangkan jika benar PLTU menggunakan Mangrove sebagai bahan bakar pengganti batu bara, semestinya ada alternatif lain selain jenis mangrove, " ujar pria yang akrab disapa Bang Fhilay ini.
Selama ini, pihaknya terus berupaya dan memelihara mangrove sebagai aset berharga bagi Inhil bahkan dunia. Sebab hak ini berat kaitannya dengan upaya mengurangi pemanasan global (climate change) serta sumber oksigen bagi mahluk hidup.
Apalagi, pemerintah pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut Nasional (BRGM), telah melakukan upaya rehabilitasi penanaman mangrove di wilayah perairan Inhil.
Tetapi saja sangat disayangkan, jika upaya itu malah dirusak. Apalagi jika yang melakukan hal itu adalah pihak yang masih memiliki kaitan dengan negara. ***