
JAKARTA – Ketidakhadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam sidang sengketa informasi ijazah di Komisi Informasi Pusat menimbulkan gelombang kritik baru. Di saat ruang sidang sedang menegangkan, perhatian publik justru terseret ke New Capella Hotel, Singapura, tempat Jokowi menghadiri jamuan makan malam Bloomberg New Economy Forum, Kamis (20/11/2025).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, melihat pilihan tersebut memunculkan kesan bahwa isu ijazah bukan prioritas bagi Jokowi.
“Jokowi harus diingatkan juga bahwa jangan anggap enteng terkait kasus dugaan ijazah palsu ini. Akibat kasus ini gaduh se-Indonesia. Kegaduhan ini tidak perlu terjadi kalau Pak Jokowi menunjukkan langsung ijazahnya kepada publik,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Ia menilai langkah sederhana itu justru penting bagi seorang mantan kepala negara yang kini menghadapi keraguan publik.
“Kasus ini, kalau kemudian tidak bisa dimenangkan oleh Jokowi di pengadilan, akan berakibat buruk pada citra dan kredibilitasnya. Terutama akan berdampak buruk pula pada nasib politik anak-anak, menantu, dan kelompok politiknya,” jelasnya.
Di Singapura, Jokowi hadir sebagai Anggota Dewan Penasihat Bloomberg dan dijadwalkan menyampaikan pidato terkait arah pembangunan Indonesia. Ajudannya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menyebut bahwa Jokowi mendapat tempat duduk di sebelah Mike Bloomberg dalam gala dinner tersebut.
Sementara dunia internasional mendengar pidatonya, suasana berbeda terjadi di ruang sidang KIP, Senin (17/11/2025). Koalisi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) datang sebagai pemohon, sementara pihak termohon menghadirkan perwakilan UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.
Ketegangan muncul ketika majelis mendapati jawaban “tidak ada” dari UGM saat ditanya tentang prosedur legalisasi ijazah dan SOP yang berlaku saat Jokowi menjalani masa kuliah hingga proses pencalonan. Ketua Majelis Rospita Vici Paulyn juga mempertanyakan pemusnahan arsip pencalonan Jokowi oleh KPU Surakarta, yang dinilai menjadi bagian krusial dari proses verifikasi dokumen publik.
Situasi ini menunjukkan dua realitas yang berjalan bersamaan: seorang mantan presiden berbicara dalam forum global bergengsi, sementara di dalam negeri, publik menuntut transparansi atas dokumen yang seharusnya paling mudah diakses. Bagi banyak pihak, bukan sekadar forum internasional yang menjadi sorotan, melainkan bagaimana seorang tokoh negara menghadapi pertanyaan fundamental dari warganya sendiri. ***