PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Provinsi Riau mengajukan perluasan objek pajak daerah dengan mengenakan pajak rokok. Pajak rokok tersebut diusulkan 10 persen dari cukai yang dikenakan.
Pengajuan pajak rokok tersebut disampaikan Pemprov Riau kepada DPRD Riau untuk dijadikan Perda beberapa waktu lalu dan Senin (7/10/2013) sudah memasuki pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Riau.
Pada sidang paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Pajak Roko' tersebut, Fraksi Golkar juga menyetujui dikenakannya pajak rokok di provinsi Riau.
''Pada prinsipnya kita mendukung, hanya saja besaran harus dipertimbangkan, dan kami mengusulkan 10 persen dari cukai dan hasilnya harus didistribusikan ke pemerintah kabupaten dan kota,'' ujar juru bicara Fraksi Golkar, Ilyas Labay saat menyampaikan pandangan FPG, Senin (7/10/2013).
Menurut Fraksi Golkar, pihaknya berharap Perda ini bisa segera disahkan namun tetap harus berkoordinasi dengan kementerian keuangan yang memiliki kewenangan dalam hal cukai.
Rencana Pemerintah Provinsi Riau untuk melahirkan Perda Pajak Rokok disambut baik oleh Fraksi PDIP dan Demokrat DPRD Riau. Kedua fraksi setuju, rokok dikenakan pajak untuk mengatisipasi tingginya pertumbuhan perokok di Riau.
Juru bicara Fraksi PDIP Riau, Zukri Misran saat menyampaikan pandangan Fraksi PDIP pada paripurna DPRD Riau, Senin (7/10/2013) mengatakan pihaknya sangat setuju dengan usulan pengenaan pajak untuk rokok. Hanya saja, hasil pajak rokok tersebut harus dialokasikak lebih banyak untuk bidang kesehatan.
''Kami minta hasil dari pajak rokok ini nantinya 50 persen untuk peningkatan pelayanan kesehatan, karena dampak dari rokok ini sudah sangat luas,'' ujar Zukri mengingatkan.
Sementara itu, Fraksi Demokrat lewat juru bicaranya Toni Hidayat mengatakan Perda Pajak Rokok harus disosialisasikan dengan baik ke tengah masyarakat agar pada saat pelaksanaan bisa diterima semua pihak.
''Selain itu, kami minta hasil pajak rokok juga disalurkan untuk peningkatan kesehatan masyarakat,'' ujarnya.
Upah Pungut
Sambil menyelam minum air, paling tidak begitu gambaran dari sikap Pemerintah Provinsi Riau yang sudah mengajukan Ranperda Pajak Rokok Provinsi Riau. Pasalnya, meski pungutan pajak rokok akan dilakukan oleh pemerintah pusat, namun Pemprov Riau justru minta upah pungut 3 persen.
Pengajuan upah pungut sebesar 3 persen tersebut terdapat pada naskah akademis Ranperda yang diajukan Pemprov ke DPRD Riau. Akibatnya salah satu fraksi yaitu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).
''Kami minta upah pungut sebesar 3 persen di Ranperda ini dihapuskan karena pengutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat saat mengenakajn cukai rokok dan daerah hanya mendapat transfer, jadi tak seharusnya ada upah pungut lagi,'' ujar juru bicara FPPP, Jabarullah saat menyampaikan pandangan Fraksi PPP pada paripurna, Senin (7/10/2013).
Menurutnya, pajak daerah diambil saat mengenaan cukai rokok, dan Pemprov Riau akan mendapat jatah sesuai banyaknya rokok yang beredar. ''Jadi kita minta upah pungut itu dihapus,'' tegasnya.
Sementara itu, Fraksi PAN mempertanyakan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan dari pajak rokok. Melalui juru bicaranya, Kirjuhari, Fraksi PAN meminta Pemprov menjelaskan berapa penghasilan yang diperoleh sehingga program yang dibuat bisa disesuaikan.
''Program untuk pemanfaatan hasil pajak rokok harus dijelaskan karena belum tergambar pada naskah akademis,'' jelasnya. (nti)