BENGKALIS, GORIAU.COM - Meski belum tahu kapan KONI Bengkalis menggelar Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) untuk pergantian pengurus namun dukungan untuk menjalankan amanat UU tersebut terus mengalir. Termasuk dari Pengcab Federasi Panjat Tening Indonesia (FPTI) Kabupaten Bengkalis.

Ketua Pengcab FPTI Bengkalis, Fivetrio Sulistio, Minggu (18/11/2012) mengatakan, sebaiknya tidak boleh ada lagi rangkap jabatan atau pejabat negara jadi pengurus KONI.

Menurutnya, larangan pejabat publik menjadi pengurus KONI sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Akan tetapi, kenyataan banyak daerah yang melanggar aturan tersebut dan memaksakan pejabat publik, seperti gubernur, wakil gubernur, bupati atau wali kota, serta anggota DPRD untuk menjadi pengurus KONI.

Selain itu juga ada surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2398/SJ tanggal 28 Juni 2011 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Pada Kepengurusan KONI dengan Jabatan Struktural dan Jabatan Politik.

''Kalau kawan-kawan pengurus Pengcab mau mengadakan Muscablub kita setuju saja. Akan tetapi jangan memilih kucing dalam karung, tetapi kita ingin yang mengurus KONI ini adalah orang yang mempunyai komitmen pada dunia olahraga, bukan karena dia pejabat atau PNS. Apalagi sekarang ini pejabat atau PNS dilarang jadi pengurus KONI,” ungkap Lilik.

Selain meminta agar KONI tidak diurus PNS, Lilik menyarankan agar dilakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Sulaiman Zakaria, Ketua KONI saat ini. Apabila yang bersangkutan merasa memang tidak mampu, karenanya bisa diminta mengundurkan diri secara baik-baik atau kalau masih mampu silahkan pro aktif mengurus KONI. (jfk)