PEKANBARU, GORIAU.COM - Dengan selesainya Pilgubri putaran kedua secara demokratis yang dikuatkan dengan putusan MK tentang terpilihnya Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Riau masa bakti 2013-2018, maka selesai sudah helat politik masyarakat Riau yang berkaitan dengan Pilkada.

''Untuk itu marilah kita bersama-sama kembali merekatkan persatuan dan persaudaraan demi terjaganya kondisi yang kondusif, sehingga Annas Maamun- Arsyadjuliandi Rachman dapat berkonsentrasi penuh dalam mempercepat pertumbuhan pembangunan Riau,'' ujar Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau, Fauzi Gani, kepada wartawan, Jumat (31/1/2014).

''Dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur dan sekarang kita tinggal menunggu pelantikannya saja ini, maka marilah kita menyambut era baru dan memberi laluan kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk menjalankan program pembangunannya. Hiruk pikuk helat demokrasi sudah berlalu, sekarang saatnya kita semua merekatkan kembali persaudaraan dan persatuan,'' kata Fauzi Gani.

Dalam kesempatan tersebut FPK Provinsi Riau menyampaikan beberapa hal. Pertama, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hendaknya menjaga keharmonisan antar tokoh etnis/budaya termasuk di tataran akar rumput yang selama ini sudah terjalin, karena ini adalah aset penting bagi daerah dalam melaksanakan pembangunannya. Kedua, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih supaya menciptakan irama dan simponi yang indah dengan para Bupati/Walikota agar tidak ada lagi yang merasa sebagai anak kandung atau anak tiri.

Ketiga, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih supaya melaksanakan kordinasi yang harmonis dengan kalangan legislator, baik DPRD Provinsi Riau maupun DPR RI, agar terjalin sinkronisasi program-program pembangunan di Riau. Hal ini penting mengingat selama ini Riau termasuk yang lemah dalam memperjuangkan kue pembangunan di tingkat nasional.

Keempat, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hendaknya menunjuk Dewan Penasihat Kepala Daerah secara formal yang diisi oleh tokoh-tokoh yang memahami karakter daerah dan tentu saja karakter kepemimpinan Bapak Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman. Hal ini pernah dilakukan oleh Gubernur Riau Saleh Djasit semasa menjabat. Sedangkan yang kelima, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hendaknya menganut skala prioritas dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan daerah agar tepat guna dan tepat sasaran.

''Khusus kepada Gubernur Annas Maamun kami memandang agar kiranya beliau tetap melanjutkan model blusukan (selalu turun ke masyarakat), seperti yang selalu beliau laksanakan selama menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir,'' katanya.

FPK juga menyarankan kepada gubernur Annas, dalam memilih para pembantu di jajaran pemerintahan provinsi dapat bersikap bijak dan mengedepankan right man on the right place. Mereka yang duduk sebagai kepala dinas dan pejabat lainnya bukan berdasarkan sukuisme, koncoisme ataupun kelompokisme.

"Kami yakin Gubernur Annas akan sangat memperhatikan hal ini, karena dalam pandangan kami beliau punya track record yang bagus tentang penempatan pejabat pembantunya," ujar Fauzi Gani. (rls)