PEKANBARU - Forum Komunikasi Guru dan Pegawai Honor Sekolah Negeri (FGPHSN) Provinsi Riau, mendatangi Komisi V DPRD Riau untuk memperjuangkan THR bagi honorer tahun ini. Setidaknya, sekitar 16 ribuan honerer, sampai saat ini merasakan ketidakadilan, karena terkecualikan terkait pemberian THR, meskipun memiliki kontribusi besar sama seperti ASN.

Ketua Umum FGPHSN Riau Eko Wibowo, ketika dikonfirmasi, Kamis, (7/6/2018) mengatakan, pihaknya mendatangi dewan dan hearing bersama beberapa anggota dewan komisi V untuk memperjuangkan hak honorer itu.

"Kita datang ke dewan, untuk memperjuangkan THR bagi tenaga guru dan pegawai honorer. Jumlah kita ada sekitar 11 - 16 ribuan dari 12 kabupaten/kota, kita juga berkontribusi seperti halnya ASN, makanya kita perjuangkan hak kita juga," ujarnya.

Sementara itu, dalam hasil hearing, Eko menuturkan bahwa pihak DPRD Riau mendukung untuk memperjuangkan aspirasi honorer dan berjanji akan mengkoordinasikan perkara ini kepada Kemendagri untuk dikonsultasikan. Meskipun tidak ada tanggal pasti, namun disebutkan pihaknya akan mendapat jawaban sebelum lebaran.

"Tadi dalam hearing, dewan bilang mereka mendukung aspirasi kami, mereka akan menyampaikannya ke Kemendagri untuk dikonsultasikan. Sebelum lebaran nanti, kami sudah dapat hasilnya," tuturnya.

Kemudian, Eko mengatakan pihaknya berharap THR bagi honorer ini bisa segera direalisasikan. Karena, berdasarkan pengamatannya, pihak Kemendagri sendiri mengatakan tidak ada masalah.

"Didaerah lain bisa kok, kenapa kita tidak? Kemendagri juga sudah sering kita lihat diwawancarai, seperti di TV One, kan katanya tidak ada masalah. Sudah ada undang - undangnya, tinggal mengikuti," tuturnya.

"Kami maklum saja kepada Pemerintah daerah, mereka inikan hanya ingin berhati - hati saja, makanya minta koordinasi dan konsultasi sama Kemendagri dulu. Kami akan tunggu, diminta waktunya sebelum lebaran sudah ada jawaban," pungkas Eko. ***