JAKARTA - Indonesia Halal Watch (IHW) menyesalkan langkah Pemerintah Kota (Pemko) Solo, Jawa Tengah, yang mengizinkan digelarnya Festival Makanan Nonhalal di Mal Paragon Solo.

Dikutip dari Sindonews.com, Founder IHW Ikhsan Abdullah mengatakan, meski setiap warga negara diperbolehkan mengonsumsi produk tidak halal, bahkan memperjualbelikan produknya, tapi harus dilakukan sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah. Misalnya, produk nonhalal harus dipisahkan dengan produk halal. Kalau dimasak di sebuah restoran atau pujasera, maka harus terpisah tempat juga peralatan masaknya.

Dapur juga tidak boleh tercampur. Sebab, bila bersentuhan, maka dapat dipastikan semua makanan di pujasera dan dapur mal tersebut produk makanan dan minumannya terkontaminasi menjadi tidak halal (haram).

Dijelaskan Ikhsan, aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jo UU Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 menyebutkan bahwa "semua produk yang masuk dan beredar, dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal".

Ikhsan Abdullah yakin bahwa Festival Makanan Nonhalal di Kota Solo atas seizin Pemko Solo. Hal itu kata Ikhsan, menunjukkan bahwa Wali Kota dan jajaran Pemko Solo sedang menggerakkan masyarakat dan mengajak serta memengaruhi orang lain untuk mengangkangi UU dan PP tentang Jaminan Produk Halal.

"Wali Kota dan Pemko Solo pasti faham, sebagai Pemerintah Kota yang wajib melaksanakan dan taat dengan undang-undang. Demikian juga pemilik Paragon Mall tempat diselenggarakan festival ini, apalagi sempat menggunakan spanduk dan beriklan ini, termasuk badan usaha yang melawan pemerintah dan sedang mendemoralisasi masyarakat dan mendelegitimasi UU Jaminan Produk Halal," kata Ikhsan Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2024).

Menurut Ikhsan, masyarakat Solo yang religius harus kompak untuk tidak mengunjungi mal tersebut apalagi berbelanja. Sebab, kata Ikhsan, pemilik mal sedang mempertontonkan bagaimana haram dan halal dicampur dan didagangkan dengan exposif dan vulgar.

"Lalu bagaimana dengan pemerintahan ini yang selama 10 tahun berjuang menerapkan UU mengenai Jaminan Produk Halal. Ini saya kira tantangan baru untuk Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) untuk menerapkan sanksi," katanya.

IHW akan menggugat pemilik Mal Paragon Solo ke pengadilan atas kesengajaan menyelenggarakan Festival Makanan Nonhalal. Sebab, karena jika dibiarkan, maka hal ini akan berdampak kepada rusaknya psikologi sosial dan hancurnya perasaan masyarakat Indonesia yang religius.

"Sebelum kami melayangkan gugatan, kami akan melakukan teguran keras melalui surat kepada pemilik mal dan Pemko Solo untuk menghentiksn kegiatan ini dan meminta maaf kepada publik melalui media massa," katanya.***