SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Siak Fauzi Asni menyayangkan sikap pemerintah pusat yang sentralistrik mengurusi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013. Ia pun menilai, tidak berdayanya otonomi daerah dalam hal ini.

Oleh sebab itu, Kabupaten Siak menjadi salah satu yang menolak untk mengumumkan hasil TKD CPNS jalur umum. BKD Siak bersama kabupaten lainnya menyerahkan pengumuman tersebut kepada Panselnas yang dibentuk Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Fauzi sangat kecewa dengan sikaf yang ditunjukkan pemerintah pusat. Dimana, Fauzi beranggapan bahwa kepercayaan pusat terhadap daerah dalam rekrutmen CPNS tidak ada. Hal itu ditandai, mulai dari penentuan formasi hingga seleksi, Pemerintah Daerah tidak pernah dilibatkan.

Bahkan, Fauzi dengan suara lantang menyebut pekerjaan pemerintah pusat tidak selesai. Seharusnya, dalam pengumuman pada 24 Desember lalu, sudah ada siapa yang lolos sebagai CPNS. Bukan hanya sekedar nilai dan pernyataan memenuhi passing grade.

"Seharusnya, sudah ada pengumuman tersebut. Hanya 175 orang saja kok, kenapa mereka tidak mau? Ada apa sebetulnya? Pusat jangan begitu dong," ucap Fauzi dengan nada kesal saat menjawab GoRiau.com. Sebab, beberapa hari terakhir ini pelamar CPNS banyak yang mempertanyakan hasilnya.

"Kalau mereka mempertanyakan BKD, harusnya mereka pertanyakan pemerintah pusat. Sebab, mereka yang membuat ini," ujar Fauzi.

Selain itu, Fauzi juga menilai pekerjaan yang dilakukan pemerintah pusat tidak efektif. Sehingga dengan kondisi seperti ini pemerintah daerah yang menanggung resiko. Tentunya, masyarakat pasti akan menaruh curiga dengan pekerjaan pusat yang terbengkalai. "Pasti ada pikiran, pemda yang bermain," katanya.

"Padahal, sama sekali kita tidak pernah dilibatkan," sambung Fauzi. Ia pun menginginkan, pengumuman yang dikeluarkan Kemenpan langsung ada rankingnya. Sehingga, transparansi yang diinginkan pusat akan tercapai.

Untuk tahun berikutnya, Fauzi berharap pemerintah pusat bisa belajar dari kesalahannya. Sehingga, pelaksanaan rekrutmen CPNS akan lebih baik.(san)