
JAKARTA – Fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menarik perhatian publik setelah menetapkan aturan syariah terkait status rekening dormant dalam Musyawarah Nasional MUI XI yang berlangsung 20–23 November 2025. Ketua Bidang Fatwa, Prof Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa rekening dormant tetap menjadi hak pemiliknya, sehingga bank wajib melakukan penelusuran dan pemberitahuan sebelum mengambil langkah lanjutan.
Fatwa ini lahir setelah MUI menerima permohonan dari PPATK. Dalam penjelasannya, PPATK menemukan lebih dari Rp190 triliun dana dormant, dan setelah klarifikasi, masih tersisa lebih dari Rp50 triliun dana tak bertuan. "Fatwa tentang status Dormant ini ditetapkan sebagai respons atas permohonan PPATK, yang menjelaskan bahwa sesuai data yang dimiliki ada lebih dari Rp 190 triliun dana dormant, dan setelah klarifikasi masih ada lebih dari Rp 50 triliun uang tak bertuan," ujar Prof Niam di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Ia menyebut kondisi tersebut membutuhkan kepastian hukum syariah agar pengelolaan dana tidak menimbulkan kemudaratan. Menurutnya, dana dormant tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan, namun juga tidak boleh ditinggalkan hingga tidak produktif. "Diharapkan ada perbaikan pengelolaan, mewujudkan kemaslahatan, dan menghindari kemafsadatan. Jangan sampai didiamkan tanpa mengingatkan pemilik, tapi juga jangan sampai diam tak produktif," katanya.
Secara syariah, kata Niam, rekening dormant tetap menjadi hak nasabah. Bank wajib melakukan pemberitahuan aktif. Namun jika pemilik tidak dapat ditemukan atau telah tiada, maka status dana berubah menjadi al-mal al-dla’i atau harta tak bertuan. Pada tahap itu, syariat mewajibkan penyaluran kepada lembaga sosial untuk kemaslahatan umum. "Jika pemiliknya tidak ada atau tidak diketahui, maka dana rekening dormant wajib diserahkan kepada lembaga sosial. Untuk lembaga keuangan syariah, penyalurannya dilakukan ke lembaga sosial Islam seperti Baznas," jelasnya.
Fatwa ini juga menjadi pengingat moral agar masyarakat tidak membiarkan harta dalam keadaan mangkrak hingga berpotensi disalahgunakan. MUI menegaskan bahwa menelantarkan dana hingga membuka peluang praktik kejahatan merupakan tindakan yang dilarang. "Tindakan menelantarkan dana melalui rekening dormant yang mengakibatkan hilangnya manfaat harta atau menyebabkan penyalahgunaan dan kejahatan, hukumnya haram," sambungnya.
Fatwa tersebut disusun oleh para ulama dari Komisi Fatwa seluruh Indonesia bersama pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pondok pesantren. Ketentuannya menegaskan bahwa dana dormant adalah milik nasabah, bank wajib memberi peringatan, dan apabila dana tetap tidak tersentuh, wajib disalurkan untuk kemaslahatan umum serta rekening ditutup guna mencegah penyalahgunaan. ***