JAKARTA – Eks Direktur Jenderal Pajak 2019–Mei 2025, Suryo Utomo, diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung terkait dugaan manipulasi kewajiban pembayaran pajak perusahaan dan wajib pajak pada 2016–2020. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pendalaman praktik pengurangan nilai pajak oleh pihak tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menyeret nama Direktur Utama PT Djarum, Victor Hartono.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan Suryo hadir sebagai saksi untuk menjelaskan rangkaian peristiwa yang kini tengah disusun ulang oleh penyidik.

"Memeriksa... SU selaku Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI," katanya, Rabu (26/11/2025). 

Suryo bukan satu-satunya pihak yang dimintai keterangan. Penyelidik juga memeriksa Kepala KPP Madya Dua Semarang, Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Selasa (25/11/2025). Keterangan keduanya disebut menjadi bagian penting dalam rangkaian pembuktian.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujar Anang. 

Penyidikan ini telah melibatkan lebih dari 40 saksi, baik dari internal Ditjen Pajak maupun pihak swasta. Mereka diduga mengetahui atau terlibat dalam aliran suap untuk mengurangi beban perpajakan perusahaan pada rentang 2016–2020. Penelusuran aliran dana menjadi fokus utama karena dinilai sebagai kunci untuk mengurai pola penyimpangan yang terjadi selama bertahun-tahun. 

Upaya pengumpulan barang bukti terus diperluas. Minggu malam (23/11/2025), tim Jampidsus menggeledah 5 hingga 8 lokasi di Jabodetabek. Sejumlah rumah milik pihak swasta dan kantor pajak ikut diperiksa. Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik menemukan dokumen dan menyita beberapa kendaraan mewah, seperti satu unit Toyota Alphard dan dua motor gede.

Penggeledahan sebelumnya juga dilakukan di lima titik lain. Dokumen penting kembali diamankan, termasuk dari kediaman eks Dirjen Pajak berinisial KD, Ken Dwijugiasteadi. Penyidik menilai berkas tersebut relevan untuk menelusuri keterkaitan antarperistiwa dalam konstruksi kasus.

Untuk memastikan proses hukum tidak terhambat, Kejagung mengusulkan pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang yang dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan penyidikan, termasuk Ken Dwijugiasteadi.

"Betul Sdr. Ken Dwijugiasteadi di cekal," ungkap Plt Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Yuldi Yusman, Kamis (20/11/2025).

Empat nama lainnya yang dicegah adalah Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Victor Rachmat Hartono, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman. Bernadette merupakan Kepala KPP Madya Dua Semarang. Victor diketahui menjabat Direktur Utama PT Djarum. Heru Budijanto Prabowo adalah Komisaris PT Graha Padma Internusa, sementara Karl Layman tercatat sebagai pemeriksa pajak muda di Ditjen Pajak.

Pencegahan berlaku sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik. ***