PEKANBARU - Awal tahun 2020, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi permukiman kawasan transmigrasi tahun anggaran 2016 di Desa Tanjung Melayu, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir.

Menanggapi ini, Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Nasution, sangat menyayangkan adanya kasus dugaan korupsi tersebut. "Sejak saya dan Pak Syamsuar (Gubernur Riau) masuk ke dalam Pemprov Riau, selalu ditekankan tentang kedisiplinan. Kalau manusia disiplin semua (korupsi, red) itu tak terjadi. Artinya, mereka kurang disiplin saat bekerja," kata Edy Nasution dengan mengenakan baju melayu warna ungu kepada GoRiau.com, Jumat (28/2/2020).

Menurut Edy Nasution, jika ASN Pemprov Riau disiplin dengan aturan dan disiplin dengan ketentuan, pasti akan terhindar dari tindakan yang telah mencoreng institusi (Pemprov Riau, red).

"Kan (disiplin, red) itu sebetulnya kunci semuanya. Sebab semua agama mengajarkan kedisiplinan, termasuk Islam. Contohnya, waktu salat maghrib dengan isya sangat pendek waktunya. Tidak disiplin kita, maka akan tergilas oleh waktu," ungkap Edy Nasution.

Hanya orang yang disiplin yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik, sambung Edy Nasution. Sama halnya dengan ASN, siapa yang disiplin akan mendapatkan kebahagian yang sudah Tuhan sediakan.

"Kunci yang terakhir, kita sebagai manusia harus pandai mensyukuri hidup ini atas nikmat yang sudah Allah SWT berikan. Ketika kita merasa cukup, maka kita akan mensyukuri hidup. Parahnya, kalau kita tak pernah merasa cukup. Harapan saya dan Pak Syamsuar (Gubernur Riau), hal itu tidak terulang," jelas Edy Nasution.

Untuk diketahui, oknum ASN tersebut berinisial J, menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan D sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Anggarannya sebesar Rp24.018.503.200 dan Rp19.315.574.036 atau 80,41 persen realisasi tesebut diantaranya untuk pekerjaan pembangunan pemukiman penduduk sebanyak 146 unit dengan nilai sebesar Rp15.683.315.000.

Proyek itu menggunakan biaya dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2016. Nilai kontraknya mencapai Rp16.229.895.000. Dengan hangka waktu penyelesaian yang diberikan selama 120 hari kelender dan pada 25 Desember 2016 harus sudah selesai.

Namun, dalam proses pelaksaan pekerjaan, kontrak tadi diubah. Dari Adendum I Nomor : 2158/ADD.FINAL/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 November 2016, yaitu mengatur pengurangan pekerjaan sebesar Rp141.000.000 dan penambahan pekerjaan sebesar Rp1.710.342.000.

Sehingga mengubah nilai kontrak menjadi Rp17.799.201.000. Jangka waktu pelaksanaannya 150 hari kelender atau berakhir 13 Januari 2017. Kemudian pada Adendum II Nomor 2158/ADD.FINAL/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 22 Desember 2016, yaitu mengatur pengurangan volume pekerjaan dengan mengubah nilai kontrak menjadi sebesar Rp15.683.315.000. Pengurangan itu di antaranya adalah penyiapan lahan dari 368 hektare menjadi 160 hektare.

Pembangunan jalan desa sepanjang 2 kilometer dan jalan poros sepanjang 5 kilometer tidak jadi dilaksanakan sesuai dengan kontrak awal. Pengawas pekerjaan tersebut adalah CV Saidina Consultant. Nilainya sebesar Rp343.750.000. Proyek itu dinyatakan selesai sesuai dengan kontrak Adendum Nomor : 2158/ADD.FINAL/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 November 2016.

Bahkan, telah diterima melalui serahterima pertama hasil pekerjaan (PHO) Nomor BA.455/DISNAKER TRANSDUK-PHO/2016 tanggal 19 Desember 2016. Tak hanya itu, pekerjaan telah dibayar sebesar Rp15.679.721.000 dengan tiga kali pembayaran pada 29 Desember 2016.  ***