PEKANBARU - Komisi V DPRD Provinsi Riau melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI) terkait persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB Tahun Ajaran 2023/2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Selasa (28/2/2023).

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari, mengungkapkan beberapa permasalahan terkait penerapan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB, seperti tidak cukupnya daya tampung penerimaan siswa baru, penyebaran sekolah yang belum merata di setiap kecamatan, dan kualitas yang berbeda di setiap sekolah.

"Dengan sistem zonasi ini muncul permasalahan, yaitu tidak cukupnya daya tampung penerimaan siswa baru, penyebaran sekolah yang belum merata di setiap kecamatan dan kualitas yang berbeda di setiap sekolah," kata Karmila.

Menanggapi permasalahan tersebut, Vicky Veronica dari Kemendikbud Ristek RI menjelaskan bahwa kementerian memiliki alasan tersendiri mengapa tetap menyelenggarakan PPDB dengan Sistem Zonasi.

"Berdasarkan Permen I Tahun 2021 hal tersebut bertujuan agar dapat meningkatkan akses pelayanan pendidikan berkeadilan untuk seluruh anak Indonesia pada usia sekolah," ujar Vicky.

Sebagai solusi terkait daya tampung, Vicky Veronica mengingatkan kembali perlunya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan sekolah-sekolah baru agar anak usia sekolah mendapatkan pendidikan sesuai Amanat Pasal 31 UUD 1945. ***