PEKANBARU – Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk lebih kreatif dan agresif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, langkah tersebut sangat mendesak untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2025 yang mencapai Rp2,2 triliun.

Politisi Partai Gerindra dari Dapil Kampar itu menilai, kondisi keuangan Riau tidak bisa lagi hanya bergantung pada sumber pendapatan konvensional. Pemprov diminta melakukan langkah-langkah ekstensif dan intensif untuk membuka sumber pendapatan baru.

“Dalam situasi kekurangan anggaran seperti sekarang, daerah harus mencari solusi, bahkan dengan cara-cara yang ekstrem. Pemerintah daerah jangan hanya diam, tapi harus berani mengambil langkah-langkah berani dan kreatif,” kata Edi Basri kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

Edi menyoroti sejumlah potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara optimal. Salah satunya adalah pajak air permukaan, yang saat ini baru menyumbang sekitar Rp50 miliar per tahun.

“PAD dari air permukaan masih kecil sekali. Estimasi kami, potensi riilnya bisa mencapai Rp300 hingga Rp400 miliar per tahun jika dikelola secara serius,” ujarnya.

Ia juga menyoroti potensi besar dari sektor pajak kendaraan bermotor. Banyak kendaraan perusahaan, khususnya di sektor perkebunan sawit, yang beroperasi di Riau namun menggunakan pelat nomor dari luar daerah.

“Selama ini banyak kendaraan perusahaan yang beroperasi di kebun-kebun sawit di Riau, tapi pajaknya dibayar di luar Riau. Jumlahnya bisa mencapai 1,5 juta kendaraan. Potensi pajak kendaraan bermotor dari sektor ini sangat besar jika ditertibkan,” tegasnya.

Edi optimistis, jika Pemprov Riau serius menggarap potensi-potensi PAD yang ada melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, tambahan pendapatan hingga Rp2 triliun sangat mungkin dicapai.

“Kalau ada kemauan politik yang kuat dan kreativitas dari pemerintah, saya yakin target itu bisa dicapai. Tinggal kita tunggu langkah konkret dari Pemprov Riau,” pungkasnya. ***