RENGAT, GORIAU.COM - Adanya aparat pemerintahan desa dan kelurahan di empat kecamatan yaitu Kecamatan Pasir Penyu, kecamatan Sei Lala, Kecamatan Lirik, Kecamatan Lubuk Batu Jaya yang berpihak kepada PT Tunggal Perkasa dengan cara menolak aksi yang dilakukan masyarakat, mendapat perhatian DPRD Indragiri Hulu.

''Kita minta lurah dan Kades memaham tugas dan fungsinya. Kades tidak bekerja untuk PT Tunggal Perkasa Plantation, tapi menjembatani semua pihak yaitu antara masyarakat dan perusahaan, bukan sebaliknya berdiri di sisi perusahaan,'' ujar anggota Komisi A DPRD Indragiri Hulu, A Arifuddin Akhalik saat dikonfirmasi wartawan sehubungan tidak netralnya Kades dan Lurah dalam permasqlahan PT TPP.

Apalagi, tambahnya, surat pernyataan Kades yang mendukung PT TPP dalam hal ini menolak aksi demo yang akan digelar Koperasi Citra Usaha Mandiri (KCUM) tersebut dibuat diatas kop pemerintahan desa dan stempel dengan stempel resmi.

''Kita minta Bupati Inhu Yopi Arianto SE untuk mengambil sikap tegas terhadap bawahannya, Lurah dan Kades yang jelas- jelas bersikap tidak proaktif terhadap masyarakat,'' katanya. (aun)