SELATPANJANG – DPRD Kepulauan Meranti, Riau, melaksanakan sidang paripurna dengan tiga agenda, diantaranya penyampaian 2 Ranperda oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, penyampaian satu Ranperda inisiatif DPRD dan pengumuman perubahan susunan fraksi PAN dan alat kelengkapan DPRD.

Rapat Paripurna ketujuh, masa persidangan ketiga, tahun persidangan 2022 yang dilaksanakan di Balai sidang DPRD Kepulauan Meranti, Senin (22/8/2022) malam dipimpin langsung Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Fauzi Hasan dan didampingi Wakil Ketua DPRD, Iskandar Budiman didampingi wakil ketua lainnya H. Khalid Ali dan dihadiri 24 anggota DPRD. Hadir juga dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, sejumlah kepala OPD dan pejabat instansi vertikal lainnya.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan mengungkapkan bahwa adapun rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Terbatas Bumi Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar dalam pidatonya mengatakan terkait dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 ini.

"Alhamdulillah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) telah memprogramkan sebanyak 19 Ranperda yang terdiri atas 12  Ranperda inisiatif pemerintah daerah dan 7  inisiatif DPRD," kata Asmar.

Untuk pengajuan tahap kedua Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali mengajukan 2 Rancangan Peraturan Daerah, diantaranya Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dijelaskan Wakil Bupati, terkait dengan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah diajukan karena Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, selain itu perubahan dan peningkatan kegiatan usaha BUMD PT. Bumi Meranti disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tersebut perlu dilakukan penyesuaian. 

"Dengan adanya Perda ini nantinya diharapkan perusahaan dapat bergerak secara maksimal untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah," kata Asmar.

Selanjutnya dikatakan, terkait dengan Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti. Disebutkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan suatu hal yang harus mendapat perhatian dan prioritas utama sehingga peraturan daerah ini sangat diperlukan.

"Peraturan daerah ini diharapkan nantinya dapat memberikan pijakan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sehingga dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien dan terpadu," ujar Wabup Asmar.

Selanjutnya agenda yang kedua yakni penyampaian 1 Ranperda hal inisiatif DPRD tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam hal ini Bapemperda menunjuk Sopandi sebagai juru bicara untuk menyampaikan Ranperda tersebut.

Dalam sambutannya, Sopandi mengatakan, tolak ukur keberhasilan DPRD dalam menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan anggota DPRD. untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain.

"Satu dari tiga fungsi DPRD yaitu pembentukan perda telah dilaksanakan oleh Bapemperda dalam rangka melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap ranperda inisiatif DPRD. Selain itu Bapemperda juga sebagai alat kelengkapan yang berfungsi dalam menyikapi dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan sekaligus mengevaluasi materi muatan setiap produk hukum di daerah Meranti," kata Sopandi.

Disebutkan, Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah salah satu ranperda yang menjadi skala prioritas pada Propemperda tahun 2022 ini untuk dibahas yang merupakan salah satu produk hukum daerah yang perlu dimiliki Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Ranperda ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam aspek pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat yang masih ada dan eksis sampai saat ini. Di Indonesia, keberadaan Masyarakat Hukum Adat berikut hak-haknya telah dilindungi dalam berbagai kebijakan hukum di level nasional maupun daerah, terutama dalam bentuk peraturan perundang-undangan. perlindungan masyarakat," ungkapnya.

Adapun agenda terakhir dalam rapat paripurna tersebut yakni perubahan nama-nama fraksi dan alat Kelengkapan dewan dari Partai Amanat Nasional.

Sebelumnya komposisi alat kelengkapan Fraksi PAN terdiri dari Ketua Fauzi Hasan, Wakil ketua, Hj Nirwana Sari, sekretaris Sopandi dan anggota terdiri Ardiansyah dan Yusnita. Kini berganti menjadi ketua dijabat oleh Sopandi wakil ketua Eka Yusnita, sekretaris Hj Nirwana Sari dan anggota Fauzi Hasan dan Ardiansyah. Untuk Banggar dari Fraksi PAN juga berubah, sebelumnya diisi oleh Fauzi Hasan dan Eka Yusnita, kini berganti menjadi Ardiansyah dan Eka Yusnita.

Sementara itu untuk komposisi di Bapemperda terdiri dari Fauzi Hasan dan Sopandi, kini berubah menjadi Sopandi dan Eka Yusnita. Sedangkan untuk kedudukan di komisi, Sopandi yang awalnya berada di Komisi II digantikan oleh Ardiansyah. Sementara itu kedudukan Fauzi Hasan sebagai ketua Komisi III digantikan oleh Sopandi.***