PASIR PENGARAIAN – Penyidikan dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi di Kabupaten Rokan Hulu, Riau memasuki tahap baru setelah Tim Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri menetapkan dan menahan Direktur CV Berkah Makmur, Saidina, Senin (17/11/2025). Ia diduga terlibat dalam penyaluran pupuk urea subsidi untuk wilayah Kecamatan Rambah Samo pada periode 2019–2022.

Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik memeriksa Saidina secara intensif selama lebih dari enam jam. Status tersangka ini merupakan lanjutan dari klaster ketiga penyidikan, setelah sebelumnya aparat menetapkan pihak pengecer dan verifikator. Kasus yang berlarut ini lama memicu keresahan petani di Rambah Samo akibat kelangkaan pupuk.

Penyidik menemukan pola penyimpangan berulang. Pupuk yang seharusnya didistribusikan sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tidak sampai kepada penerima, namun tetap dilaporkan seolah telah tersalurkan. Sebagian pupuk bahkan diduga hilang dari rantai distribusi.

Selain itu, Saidina diduga menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi, tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013. Temuan tersebut menguatkan keluhan petani yang kerap kesulitan mendapatkan pupuk pada masa tanam.

Penyidik juga mengungkap stok pupuk di tingkat distributor yang tidak pernah tersedia sebagaimana diwajibkan. Pupuk disebut langsung dikirim dari produsen ke pengecer tanpa melalui gudang distributor sehingga sedikit gangguan distribusi saja sudah memicu kelangkaan.

Dalam persidangan perkara sebelumnya, Saidina pernah hadir sebagai saksi dan mengakui adanya kesepakatan tidak tertulis terkait tambahan biaya distribusi ketika terjadi kelangkaan bahan bakar minyak. "Memang ada kesepakatan tambahan biaya untuk ongkos kirim karena kelangkaan BBM. Namun biaya itu tidak memengaruhi HET kepada petani," urainya. Kenyataannya, banyak pengecer akhirnya menjual pupuk di atas HET karena tambahan beban tersebut.

Jaksa Penuntut Umum Agung Arda Putra menegaskan dugaan kuat malprosedur oleh pihak distributor, termasuk tidak tersedianya stok pupuk menjelang musim tanam. “Distributor seharusnya memiliki gudang penyimpanan dan menyiapkan stok sejak pertengahan musim tanam. Tapi faktanya, itu tidak dilakukan,” jelasnya.

Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan kerugian negara sebesar Rp1.235.500.700, bagian dari total kerugian Rp24,53 miliar. Penyidik menyimpulkan adanya tanggung jawab pidana setelah mengantongi alat bukti berupa keterangan 108 saksi, 4 ahli, dokumen audit, serta sejumlah petunjuk pendukung lainnya.

Untuk kebutuhan penyidikan, Saidina ditahan di Rutan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian selama 20 hari, terhitung 17 November hingga 6 Desember 2025. ***