PEKANBARU – Sikap terpuji ditunjukkan oleh kontraktor proyek semenisasi dan drainase di Jalan Diponegoro Ujung, Pekanbaru. Meski pemerintah kota Pekanbaru hanya meminta penggunaan besi 10, namun karena drainase itu merupakan kebutuhan publik, ia memberi dengan kualitas yang lebih baik yakni besi 18. Sayangnya, meski pekerjaan sempurna, pembayaran proyek tersebut justru masuk kategori tunda bayar.

Akibat kesal, kontraktor pun terpaksa membongkar drainase yang sudah selesai tersebut. Aksi itu viral dan membuat pihak Pemkot Pekanbaru turun tangan.

Meski sempat kecewa, namun kontraktor tersebut bersedia memperbaiki ulang drainase yang sempat dibongkar tersebut. Dan hari ini, Selasa (18/11/2025) pengerjaan drainase

Sejak pagi, sejumlah pekerja terlihat menurunkan material dan merapikan konstruksi drainase yang kemarin dibongkar menggunakan ekskavator. Alat berat yang sama kini digunakan untuk mengembalikan struktur jalan yang sempat rusak parah.

Hendrik Situmeang—dikenal sebagai Bang Genk, mengatakan perbaikan dilakukan setelah ia mendapat kepastian lisan dari pejabat Dinas Perkim bahwa pembayaran proyek akan diangsur.

“Semalam kami sudah jumpa dengan orang Pemkot. Mereka janji akan membayar secara angsur. Jadi hari ini kami kerjakan lagi,” kata Hendrik kepada GoRiau.com, Selasa siang.

Hendrik menuturkan, proyek yang dibongkar kemarin merupakan pekerjaan drainase dan jembatan di Jalan Diponegoro Ujung senilai Rp195,7 juta. Pekerjaan itu, menurut dia, telah selesai sejak akhir 2024 dan diperkuat dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) bernomor 1404/SPP/DPRKP/2024. Selain proyek tersebut, masih ada empat paket lain yang belum dilunasi, dengan total nilai hampir Rp1 miliar.

“Kalau Pemkot minta besi ukuran sepuluh, saya pakai besi ukuran 18 dan 16. Orang Perkim yang lihat pun kaget,” ujarnya.

Ia mengakui langkah pembongkaran kemarin membuat pekerjaannya dilakukan dua kali. Namun Hendrik menyebut tak mempermasalahkan kerugian tambahan itu selama ada itikad baik dari pemerintah. “Yang penting dibayar. Kami ini kerja sama-sama respect.”

Hendrik juga menanggapi isu bahwa tindakannya bisa dipidana karena membongkar fasilitas umum. Ia menyatakan aksi itu terjadi karena pemerintah tidak memberikan kepastian pembayaran hampir dua tahun.

“Kami cuma menyampaikan keluhan proyek belum dibayar,’’ tutupnya. ***