PEKANBARU – Sidang perdana dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Pimpinan PT BNI KCP Bangkinang, Andika Habli digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jumat (14/11/2025). Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan yang menyebut kerugian negara mencapai Rp72,8 miliar dari penyaluran KUR periode 2021–2024.

Dalam perkara ini, empat pegawai BNI KCP Bangkinang lainnya juga didakwa, yakni Bahrul selaku Penyelia Pemasaran (2017–2023), Adim Pambudhi Moulwi Diapari sebagai Analis Kredit Standar (2021–2023), Saspianto Akmal yang menjabat Analis Kredit Standar (2020–2025), serta Fendra Pratama sebagai Asisten Kredit Standar (2021–2024).

JPU di hadapan majelis hakim yang dipimpin Aziz Muslim menguraikan bahwa penyimpangan dilakukan dalam proses penyaluran KUR kepada pihak yang bukan pelaku Usaha Mikro Kecil. Tindakan itu dilakukan bersama-sama dengan Irwan Saputra, anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2024–2029, Kepala Desa Gunung Bungsu, Dedi Putera, serta beberapa pihak lainnya.

"Di antaranya, tidak melakukan validasi debitur dan lokasi kebun, pemasok atau pelanggan, dan membuat call memo hanya untuk melengkapi dokumen usulan kredit," jelas JPU, Zhafira Syarafina dan Heriyan Siahaan.

Para terdakwa juga disebut mengarahkan pembukaan rekening, penarikan pencairan KUR, hingga penyetoran angsuran tanpa kehadiran nasabah. Pemantauan pascakeldit tidak dilakukan sehingga penggunaan dana disebut mengalir kepada Irwan Saputra sebagai Nasabah Prioritas beserta timnya.

Sepanjang 2021–2023, terdapat 985 debitur KUR di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu dengan total pencairan Rp124,58 miliar. Dari jumlah tersebut, 692 debitur dinilai tidak tepat sasaran dengan nilai pencairan Rp69,2 miliar.

“Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Riau ditemukan kerugian negara sebesar Rp72.828.004.697,” ungkap JPU.

Para terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa menyiapkan tanggapan bersama penasehat hukum. Empat terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi, sementara Adim Pambudhi tidak mengajukannya. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan untuk agenda mendengarkan eksepsi. ***