KAMPAR – Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disbunnak Keswan) Kabupaten Kampar, Riau belum dapat menjamin ketersediaan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 H. Instansi ini dihadapkan dengan situasi dilematis.

Kepala Disbunnak Keswan Kampar, Syahrizal melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, drh. Deyus Herman mengatakan, di satu sisi kebutuhan hewan kurban tahun ini sangat tinggi. Di sisi lain, penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan sedang mengintai.

"Kebutuhan tahun ini tinggi. Di sisi lain, ada regulasi pengiriman (dari luar Kampar) dan Fatwa MUI tentang pelaksanaan kurban. Ini yang masih dilema," ungkapnya kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (2/6/2022).

Ia menjelaskan ihwal kebutuhan. Diperkirakan kebutuhan hewan kurban tahun ini sekitar 7.500 ekor. Acuannya jumlah tahun lalu.

"Tahun lalu kan kita estimasi (kebutuhan hewan kurban) 5.300. Ternyata 7.500," katanya.

Kenaikan yang signifikan berkemungkinan terjadi tahun ini. Kebutuhan didominasi Kerbau sebanyak 3.800 ekor. Lalu Sapi sebanyak 2.800 ekor. Sisanya Kambing.

Menurut dia, populasi Kerbau di Kampar memang mencapai 14.000 ekor. Tetapi Kerbau jantan untuk kurban hanya tersedia sekitar 700 ekor. Jauh lebih banyak yang harus didatangkan dari luar Kampar.

Sementara wabah PMK sudah memasuki Sumatera Barat sebagai daerah penyuplai Kerbau terbesar. Di Riau sendiri, wabah sudah ditemukan di Rokan Hulu, Siak dan Indragiri Hilir.

Menurut dia, daerah yang memenuhi kriteria sebagai penyuplai hewan kurban hanya tiga provinsi. Ini berdasarkan dengan edaran Kementerian Pertanian.

Tiga provinsi itu yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali. Padahal, ketiga daerah itu penyuplai didominasi Sapi. Tak akan memenuhi kebutuhan Kampar yang dominan Kerbau.

Menurut dia, Sumbar menjadi satu-satunya daerah yang diharapkan menyuplai Kerbau. Meski dalam aturan kekarantinaan, daerah wabah tidak dapat mengeluarkan dan memasukkan hewan.

Ia mengatakan, Disbunnak Keswan menerapkan edaran Kementan tentang pencegahan penularan PMK. Caranya dengan tracing di akses masuk Kampar, perbatasan Riau-Sumbar.

Pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dengan melibatkan unsur Kepolisian dan Dinas Perhubungan. "Satgas inilah yang akan melakukan tracing di check point," ujarnya.

Petugas Kepolisian dan Dinas Perhubungan diminta bantuannya menghentikan kendaraan pengangkut hewan. Lalu petugas kesehatan hewan melakukan pemeriksaan fisik.

Ia menambahkan, Disbunnak Keswan terus berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau.

Pihaknya juga mensosialisasikan regulasi pemerintah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 32 Tahun 2022 mengenai pedoman pelaksanaan ibadah kurban saat wabah PMK.

"Kita masih sosialisasikan ke panitia kurban dan kades (kepala desa)," pungkasnya.***