PEKANBARU, GORIAU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau akhirnya menyampaikan laporan kerja Badan Anggaran tentang RAPBD Riau 2014 lewat sidang paripurna, Kamis (9/1/2014) malam ini. Dari laporan kerja tersebut disebutkan APBD Riau 2014 mengalami defisit sebesar Rp 1,150 triliun.

Defisit APBD 2014 tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran, Gumpita pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau Drs HM Johar Firdaus MSi didampingi wakil ketua Almainis SH dan Hazmi Septiadi. Sedangkan dari eksekutif langsung dihadiri Pj Gubernur Riau Djoehermansyah Johan.

Disebutkan, Banggar menyepakati proyeksi penerimaan Riau pada tahun 2014 sebesar Rp 7,119 triliun. Proyeksi tersebut

Pendapatan asli daerah Rp 2,840 trilun yang terdiri dari pajak daerah Rp 2,322 triliun, retribusi daerah Rp 25 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 186 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 326 miliar.

Sedangkan pendapatan dari dana perimbangan sebesar Rp 3,638 triliun dengan rincian dari bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak Rp 2,7 triliun, dana alokasi umum Rp 820 miliar, dan dana alokasi khusus Rp 43 miliar.

Dan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah diproyeksi Rp 640 miliar yang berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus. Sedangkan pada tahun 2014 pendapatan dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya tidak diproyeksikan.

Sedangkan belanja daerah diperkirakan sekitar Rp 8,269 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 3,611 triliun sedangkan belanja langsung sekitar Rp 4,657 triliun.

Komposisi untuk belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai Rp 975 miliar, belanja subsidi Rp 5 miliar, belanja hibah Rp 1,031 triliun, belanja bantuan sosial Rp 30 miliar, dan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota dan pemerintah desa sebesar Rp 1,022 triliun, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan pemerintahan desa dan partai politik Rp 536 miliar. ***