TELUKKUANTAN – PT Gatipura Mulya mangkir dari panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau pada Rabu (9/4/2025). Karena itu, DPRD Kuansing akan melayangkan panggilan kedua terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangean.

"Sekarang tidak hadir, nanti kita jadwalkan lagi RDP dengan PT Gatipura Mulya sampai merekan hadir. Tolong juga diundang Dinas Perkebunan, Dinas Perizinan dan Camat Pangean," ujar Ketua Komisi II DPRD Kuansing Fedrios Gusni yang memimpin jalannya RDP tersebut.

RDP ini merupakan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang tenaga kerja dan luas lahan yang dikuasai oleh PT Gatipura Mulya. Perusahaan ini yang menguasai sekitar 1.062 hektar lahan perkebunan sawit yang beroperasi di daerah Sungailangsat, Kecamatan Pangean.

"Kita akan bentuk pansus terhadap persoalan PT Gatipura Mulya ini, dan nantinya akan kita berlakukan kepada seluruh perusahaan di Kuansing supaya lebih tertib," kata Fedrios.

RDP tersebut tetap dilanjutkan meski tanpa kehadiran pihak PT Gatipura Mulya. RDP dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kuansing Fedrios Gusni didampingi Wakil Ketua Komisi Hengki Prima Hidayat dan sejumlah anggota Komisi II. 

Hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kuansing Masnur Judin,  Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kuansing Jhon Hendri serta mahasiswa asal Pangean dan undangan lainnya, bertempat diruang hearing Komisi II.

FSPMI menduga adanya pelanggaran terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh dua perusahaan di Kuansing yakni PT Gati Pura Mulya dan PT Subur Berkah Lestari (SBL). 

DPRD kata Fedrios juga akan membentuk Pansus sehingga perusahaan yang tidak hadir saat diundang DPRD Kuansing bisa dilakukam pemanggilan paksa.***