RENGAT, GORIAU.COM - Kepolisian Resort Indragiri Hulu (Polres Inhu) mengamankan satu unit alat berat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan cetak sawah baru di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).
Penyitaan ini dilakukan karena proyek bantuan sosial (bansos) cetak sawah baru di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku seluas 50 hektare senilai Rp 500 juta yang bersumber dari APBN tersebut berada di kawasan hutan produksi terbatas (HPT).
Bahkan Polres Inhu saat ini tengah membidik aktor intelektual untuk ditetapkan sebagai tersangka. ''Dasar kita melakukan penyitaan satu unit alat berat tersebut adalah Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Sebab pekerjaan dilakukan di kawasan hutan produksi terbatas dan belum ada pelepasan ataupun alih fungsinya dari Kementrian Kehutanan,'' tegas Kapolres Inhu, AKBP Aris Prasetyo Indaryanto melalui Kasat Reskrim Polres Inhu, AKP Meilky Bharata, Senin (30/12/2013).
Dijelaskan Meilky, pihaknya sudah turun ke lokasi proyek bansos cetak sawah baru di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku tersebut bersama tim dari Dinas Kehutanan Inhu untuk mengambil titik koordinat. Berdasarkan keterangan tim tersebut, lokasi cetak sawah baru berada dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT).
Selain itu, pihaknya menemukan adanya pekerjaan land clearing, namun kayu dari pekerjaan land clearing masih berada di lokasi dan belum dibawa keluar.
''Kita juga sudah mengundang tim ahli dari Dinas Kehutanan Riau. Namun tim ahli belum bisa dimintai keterangannya karena masih sibuk dengan berbagai pekerjaan yang harus diselesaikan menjelang akhir tahun ini. Kemungkinan tim ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau baru bisa kita mintai keterangan pada awal Januari 2014,'' jelas Kasat.
Sejauh ini, sambung Kasat, pihaknya sudah memeriksa beberapa orang saksi terkait kasus tersebut. Namun Kasat mengakui belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. ''Kita masih kumpulkan keterangan, sebab yang kita bidik adalah pengambil keputusan,'' tegasnya.
Ditambahkan Kasat, pihaknya masih fokus untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan. ''Untuk tindak pidana lain, kita belum sampai ke sana,'' ucapnya. (jef)