BENGKALIS, GORIAU.COM - DPRD Bengkalis akhirnya melahirkan keputusan besar dengan mengeluarkan persetujuan terhadap penggunaan hak interpelasi. Keputusan itu diambil pada sidang paripurna DPRD Bengkalis, Riau, Selasa (9/10/2012). Umumnya pengusul hak interpelasi menilai kepemimpinan Herliyan Saleh - Suayatno gagal dengan berbagai pertimbangan yang diajukan setiap fraksi.

Pada sidang tadi siang, semua fraksi di DPRD Bengkalis dapat menerima usulan hak interpelasi terhadap bupati dan wakil bupati untuk diteruskan menjadikan hak interpelasi. Hanya saja ada dua fraksi meminta agar inisiator memberikan penjelasan secara detil dan telaah secara mendalam sehingga keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Fraksi Laksamana melalui juru bicaranya Muhammad Tarmizi memberikan apresiasi terhadap pengusul hak interpelasi terkait krisis kepercayaan masyarakat terhadap bupati dan wakil bupati. Hal ini sesuai dengan tujuh butir tuntutan yang disampaikan Gerakan Rakyat Bengkalis Bangkit yang menyampaikan aspirasi pada 26 September lalu. Diantaranya adalah hasil audit BPK terhadap laporan hasil keuangan disclaimer, Silva tahun 2011 Rp1,6 triliun, terlambatnya pelaksanaan kegiatan tahun 2012. ''Ini menunjukkan bahwa bupati dan wakil bupati tidak melakukan evaluasi. Padahal Fraksi Laksamana telah mengingatkan pada paripurna pengesahan APBD 2012 agar tidak terlambat lagi.

Kemudian tidak terealisasinya janji-janji politik, seperti program Jamkesmasda dimana masyarakat berobat masih harus bayar, pembayaran gaji guru honor masih terlambat, mutasi tanpa pertimbangan analisis kebutuhan dan penggunaan dana APBD untuk mengumrahkan bupati bersama rombongan.

''Kita dari Fraksi Laksamana mendukung hak usulan interpelasi diteruskan dan akan mengawal sampai pada hak menyatakan pendapat,'' tutup Tarmizi.

Selanjutnya Fraksi Koalisi Reformasi yang disampaikan H Revolaysa, kendati secara garis besar mendukung usulan hak interpelasi, mereka terlebih dahulu meminta penjelasan pengusul terhadap persoalan yang disampaikan apakah memang benar adanya sehingga dari situ dapat disimpulkan apakah perlu dilakukan hak interpelasi atau tidak.

''Perlu telaah yang komprehensif dan kajian dari berbagai sisi secara objektif sehingga keputusan yang diambil tidak berimplikasi secara hukum di kemudian hari,'' ujar Revol.

Kemudian Fraksi Golkar Plus yang disampaikan Iskandar Budiman juga mendukung usulan hak interpelasi terhadap bupati dan wakil bupati. Pertimbangannya, masyarakat hari ini kecewa karena kepemimpinan keduanya belum memperlihatkan tanda-tanda terujudnya visi dan misi bupati dan wakil bupati saat kampanye.

''Ini menunjukan telah terjadi krisis kepercayaan terhadap bupati dan wakil bupati. Kita sepakat hak interpelasi diteruskan guna meminta jawaban bupati dan wakil bupati terhadap kebijakan yang telah dibuat dan dibahas secara khusus,''ujar Iskandar.

Fraksi PKS yang disampaikan juru bicaranya Abdul Halim juga sepakat usulan hak interpelasi terhadap kepala daerah diteruskan. Kepala daerah harus memberi penjelasan terhadap persoalan yang terjadi dan berdampak luas terhadap masyarakat. Seperti persoalan silva tahun 2011 mencapai Rp1,6 triliun, prosespembangunan lambat dan pembayaran gaji guru honor tidak tepat waktu seperti yang dijanjikan.

Fraksi Demokrat yang disampaikan juru bicaranya Nanang Harianto juga sependapat usulan hak interpelasi diteruskan. Menurut penilaian fraksi ini, masyarakat kecewa terhadap janji-janji politik kepala daerah. Perubahan yang dijanjikan kepada masyatakat saat kampanye tidak terbukti.

Terakhir dari Fraksi PDIP yang dibacakan Purboyo mendukung hak interpelasi dan minta penjelesan kepada inisiator supaya bisa seobjek mungkin dalam mengambil keputusan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

''Setelah mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi, agenda selanjutnya adalah sidang paripurna jawaban pengusul hak interpelasi yang akan disampaikan pada 12 Oktober mendatang,'' ujar pimpinan sidang yang juga Ketua DPRD, Jamal Abdillah. Rapat paripurna dihadiri Sekretaris Daerah H Asmaran Hasan, para kepala dinas dan badan serta perwakilan Gerakan Rakyat Bengkalis Bangkit. (jfk)