BENGKALIS, GORIAU.COM - Rapat umum yang digelar Aliansi Masyarakat Utusan Kecamatan (AMUK) yang notabene merupakan pendukung bupati Herliyan Saleh dan wabup Suayatno di Sungai Pakning kecamatan Bukit Batu, Senin (8/10/2012) lalu mendapat tantangan. Bahkan kalau memang serius ingin pindahkan ibukota Bengkalis, AMUK harus bisa membuktikan bisa menggelar rapat umum di Duri, Mandau dengan massa lebih dari 50.000.

''Yang hadir pada rapat umum yang mengatas namakan masyarakat enam kecamatan itu tak sampai seribu orang. Mereka juga tak jelas, termasuk kredibilitas Fachrudin Syarif itu sendiri diragukan apakah betul mewakili masyarakat Mandau,'' ungkap Akramuddin Noer, anggota Presidium Gerakan Rakyat Bengkalis Bangkit (GRBB), Selasa (9/10/2012).

Ia juga menyentil soal pernyataan sikap AMUK yang ingin memindahkan ibukota itu murni aspirasi masyarakat enam kecamatan. Buktinya masyarakat Mandau dan Pinggir yang disebutkan antusias mendukung pemindahan ibukota ke Duri, yang datang ke Pakning justru hanya segelintir orang.

''Kalau mereka memang serius ingin memindahkan ibukota ke Duri, buktikan dengan menggelar rapat akbar di Duri itu dengan massa minimal 50 ribu orang. Itu namanya baru serius dan terkesan murni, ini kan karena mereka dekat dengan penguasa, bisa mendapatkan proyek banyak, orang-orang mereka yang diimpor dari luar Bengkalis bisa jadi pejabat disini,'' tegas Akramudin.

Anggota presidium GRBB lainnya, Amir Syarifudin juga menyatakan bahwa wacana pemindahan ibukota kabupaten yang dihembuskan orang-orang dekat kepala daerah merupakan upaya memecah belah masyarakat di Bengkalis. Apalagi rapat umum yang digelar AMUK sarat dengan kepentingan pendukung kepala daerah itu sendiri.

''Sudah ada undang-undang yang mengatur tentang ibukota kabupaten, provinsi dan negara. Jadi isu yang diusung itu terlalu latah dan substansi hanya mengedepankan ambisi sekelompok orang saja, tak punya substansi hukum yang jelas,'' terang Amir, yang juga dosen STIE Syariah Bengkalis tersebut.

Dicontohkan Amir lagi, bukti adanya rekayasa kuat dari pendukung kepala daerah tersebut adalah daftar hadir yang mengatasnamakan masyarakat Rupat hanya diteken satu orang saja. Sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan provokator yang memecah belah masyarakat Rupat sendiri, serta masyarakat di Bukit Batu, Siak Kecil, Mandau dan Pinggir.

Sedangkan Korlap GRBB Paslah menyampaikan bahwa aksi demo GRBB tanggal 24 dan 26 September lalu hanya oleh segelintir orang dibantah kerasnya. Bahkan ia menyebut justru rapat umum AMUK sendiri yang diikuti hanya orang-orang yang tidak berkompeten mengaku mewakili masyarakat kecamatannya, bahkan jumlah massanya cuma ratusan orang.

''Buktikan saja kalau memang masyarakat di enam kecamatan mendukung pemindahan ibukota kabupaten kok hanya dihadiri ratusan orang. Kalau masyarakat enam kecamatan inginkan pindah ibukota paling tidak puluhan ribu orang Mandau hadir pada acara tersebut. Rapat umum itu sebenarnya ajang pelampiasan balas dendam pendukung kepala daerah atas aksi GRBB,'' tegas Paslah. (jfk)