PEKANBARU – Dinamika politik dan pemerintahan di Kabupaten Kuansing tengah menjadi sorotan utama masyarakat, termasuk kalangan bawah, elit, dan akademisi di Provinsi Riau. Ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif di Kuantan Singingi menarik perhatian, mengundang pandangan kritis dari berbagai kalangan.

Pengamat hukum dan pemerintahan, Elpiansah, yang juga merupakan dosen S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau kepada GoRiau.com, Sabtu (18/11/2023) mengatakan, menilai situasi ini perlu perhatian serius. Menurutnya, masalah tersebut mencakup ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif yang bermuara ke masalah hukum.

Elpiansah menyampaikan kekhawatirannya terkait tindakan Bupati Kuansing yang cenderung membawa setiap perbedaan pendapat ke ranah hukum. Meskipun pengamat hukum ini mengakui bahwa Bupati memiliki wewenang untuk melaporkan, ia menyoroti perlunya kepala daerah mengedepankan etika politik dan etika pemerintahan.

"Saya tidak mengatakan tindakan tersebut salah, karena memang ada wewenang bagi Bupati untuk melaporkan, baik itu pribadi maupun instansi yang merugikan nama baiknya. Namun, sebagai kepala daerah, penting untuk mengedepankan etika politik dan etika pemerintahan yang baik saat dihadapkan pada kritik," ujarnya .

Elpiansah menekankan pentingnya keselarasan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mengingat perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan melalui saling serang.

Dia menyatakan keyakinannya bahwa kerjasama yang harmonis antara ketiga lembaga tersebut akan mencegah konflik yang merugikan daerah.

Dalam pandangan Elpiansah, jika ego masing-masing lembaga dipertahankan, dampak terbesar akan dirasakan oleh rakyat. Realisasi anggaran yang terhambat dapat mengakibatkan stagnasi ekonomi daerah, merugikan langsung masyarakat bawah.

Elpiansah memberikan catatan kritis kepada Bupati Kuansing, menyatakan bahwa kritik seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Namun, dia menegaskan bahwa kritikan harus konstruktif dan tanpa fitnah.

Elpiansah menegaskan bahwa negara kita menganut demokrasi, bukan monarki, sehingga kritik merupakan bagian integral dari proses demokratis.

"Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama. Jika ketiga lembaga ini tidak bisa bekerja sama, roda ekonomi daerah akan terhambat, dan dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. Kritik kepada Bupati Kuansing harus disambut dengan sikap terbuka, asalkan tanpa fitnah, karena kita berada di negara yang menganut demokrasi," tutupnya. ***