RENGAT, GORIAU.COM - Penjualan empat ruko di Jalan Mayor Padillah, Rengat disinyalir merugikan daerah karena BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tidak sesuai dengan nilai transaksi. Dalam akta jual belu harga ruko per unit hanya Rp15O juta sementara ruko persebut diperkirakan terjual Rp600 juta perunit. Akibat, BPHTB yang disetor hanya Rp32 juta dari yang seharusnya sekitar Rp120 juta.

Informasi dari salah seorang sumber yang bisa dipercaya, bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi transaksi jual beli empat unit Ruko yang ada di Jalan Mayor Padilah Rengat, dengan harga Rp2,4 miliar dengan harga per unit Rp600 juta. Dan sesuai dengan aturan BPHTB seharunya 5 persen dari nilai transaksi atau Rp120 juta, namun setelah diusut ternyata BPHTB yang dibayarkan hanya Rp32 juta atau selisih Rp 88 juta.

Kepala Bidang (Kabid) PBB dan BPHTB di Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Inhu H Sudirman saat dikonfirmasi mengatakan bahwa berdasar akte jual beli yang disampaikan oleh pihak yang melakukan transaksi terhadap 4 (empat) Ruko yang ada di Jalan Mayor Padilah Rengat adalah Rp159 juta.

''Kita tidak punya bukti bahwa empat Ruko tersebut dijual dengan harga Rp600 Juta per unitnya, jika punya bukti kita akan menyurati pihak- pihak yang melakukan transaksi untuk dilakukan penghitungan kenbali, dan meminta agar mereka membayar Kekuranga bayar terhdap Jual beli Ruko tersebut, hal ini sesuai dengan UU No : 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ristribusi Daerah,'' katanya.

Dikatakan, pihaknya tidak punya acuan terhadap Nilai Jual Wajib Pajak (NJOP) di suatu Daerah. ''Kita sanga berharap kejujuran dari masyarakat, karena ini adalah untuk kepentingan daerah dalam meningkatkan PAD,'' pungkasnya. (aun)