PEKANBARU – Yoni Iskandar, perwakilan dari proyek pembangunan perumahan milik PT Ray Cipta yang sebelumnya disidak Komisi III DPRD Riau karena diduga melakukan aktivitas Galian C ilegal, akhirnya memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Riau, Selasa (20/5/2025).

Dalam keterangannya di hadapan anggota dewan, Yoni menyampaikan alasan ketidakhadiran pada pemanggilan sebelumnya. Ia menyebut pimpinan proyek sedang berada di Ibu Kota Negara (IKN), sementara dirinya mengalami gangguan kesehatan.

"Saya Yoni Iskandar, penanggung jawab proyek pembangunan perumahan 300 unit di Jalan Pesantren. Kami mengapresiasi perhatian Komisi III DPRD Riau, khususnya Pak Edi Basri selaku ketua, yang telah melakukan inspeksi langsung ke lokasi kami," ujarnya.

Yoni menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari program Proyek Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena posisi tanah di lokasi lebih tinggi, terjadi kelebihan tanah yang kemudian dipindahkan ke lokasi lain guna mendukung kelancaran pembangunan.

"Dalam proses ini, kami berkoordinasi baik dengan masyarakat, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bahkan ada permintaan dari warga agar tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi mereka," tambahnya.

Meski mengakui aktivitas tersebut membutuhkan izin Galian C, Yoni menyebut aturan perizinan hanya bisa diajukan untuk lahan minimal 25 hektare, sementara proyek mereka hanya mencakup 4 hektare.

"Kami sadar praktik ini membutuhkan izin. Oleh karena itu, kami berharap mendapatkan arahan dari Komisi III karena kami sedang mendukung program strategis pemerintah," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang berada di IKN mengikuti arahan Menteri Maruarar Sirait terkait target pembangunan 350 ribu rumah hingga 2025. Menurutnya, pihak kementerian siap memberikan advokasi bila ada kendala di lapangan.

"Kami menghadapi berbagai tantangan, termasuk gangguan dari oknum preman. Untuk itu, kami berharap ada dukungan dan arahan dari Komisi III agar proyek ini dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.

Yoni menegaskan bahwa tanah yang dipindahkan tidak dijual keluar daerah dan tidak digunakan untuk kepentingan industri besar seperti proyek jalan tol.

"Tanah yang diambil hanya digunakan oleh masyarakat sekitar. Kami bukan pengusaha Galian C," tegasnya.

Rekomendasi Komisi III DPRD Riau

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri, dan dihadiri perwakilan DPMPTSP Provinsi Riau, Dinas ESDM, Satpol PP Provinsi Riau, serta pelaku usaha. Rapat menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan aktivitas pertambangan atau pemindahan tanah secara komersial karena lokasi kegiatan tidak termasuk dalam wilayah pertambangan yang dapat diberikan izin.

2. Pemindahan tanah untuk keperluan proyek sendiri di lokasi lain tetap harus mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

3. Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan dengan pimpinan PT Ray Cipta.

4. Evaluasi akan dilakukan terhadap komitmen yang telah disepakati bersama.

Kesepakatan ditandatangani oleh H Edi Basri, SH MSi (Ketua Komisi III DPRD Riau), Yonsiswandri (DPMPTSP Provinsi Riau), Raja Edisiswanto (Satpol PP Provinsi Riau), Aji Suteja (Dinas ESDM Provinsi Riau), dan Bernat Paber Simanjuntak (Perwakilan Pelaku Usaha). ***