BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menggesa langkah secara matang agar terealisasinya pembangunan pelabuhan Roro Ketam Putih Kecamatan Bengkalis-Dakal Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Meranti. Diantaranya pembebasan tanah dan penyiapan dokumen serta pengesahan RTRW.

Langkah ini sebagai tindak lanjut dari program kegiatan dari pemerintah pusat yang telah mengalokasikan dana sekitar Rp80 miliar untuk pembangunan dermaga roro di Desa Ketam Putih, tapi gagal dilaksanakan Pemkab Bengkalis tahun 2020.

Hal tersebut diketahui dari Kepala Bapenas RI saat acara Musrenbang  Provinsi Riau yang dibuka Wagub Riau Edi Natar Nasution dan diikuti seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Riau.

Rencana pembangunan pelabuhan roro Ketam Putih-Pulau Padang tahapan prosesnya telah disusun sejak dua tahun lalu, tepatnya tahun 2019. Namun gagal dilaksanakan dikarenakan masalah kelengkapan administrasi.

Tak ingin menyia-nyiakan peluang  tersebut, Bupati Bengkalis Kasmarni melaui Wabup Bagus Santoso gerak cepat mengadakan rapat dengan Sekda dan OPD terkait, Selasa (13/4/2021). “Duit Rp80 miliar dana APBN ini tidak gampang mendapatkannya. Kita tinggal ambil saja kenapa tidak selesai padahal sudah 3 tahun dicetak di buku APBN. Mari kita kerja keras jangan sampai dana yang sudah tersedia hilang akibat kita tak siap,” ujar Bagus.

Diakui Bagus, persoalan ini sebenarnya sudah diketahui dari Kepala Bapeda Riau Emri Juliharnis dan Gubernur Riau Syamsuar. Dan mengingatkan Pemkab Bengkalis untuk kerja keras sehingga bisa lancar transportasi maka ekonomi masyarakat terangkat.

Pada rapat tersebut Wabup meminta gerak cepat dari semua pihak terkait  dalam menyelesaikan kendala yang ada dan target mewujudkan pembangunan di tahun 2022.

Gagalnya kegiatan penanganan pelabuhan di Ketam Putih dikatakan Kadis Perhubungan Djoko Edy Imhar karena lahan yang akan dibebaskan masih status kawasan Hutan. Sedangkan persyaratan lainnya seperti amdal, master plan dan DED sudah selesai.

“Untuk kawasan sebenarnya kita hanya menunggu pengesahan RTRW Bengkalis. Ranperda sudah dibahas di DPRD, namun belum selesai,” imbuh Joko Imhar.

Hal senda disampaikan Sugeng dari Dinas PUPR. Kendala tentang lokasi yang masuk HPK dan HPT diupayakan untuk dapat izin pakai dari kementerian. “Terkait  RTRW kita menunggu pengesahan dari DPRD. Namun kita tetap berupaya menyiapkan dokumen lainnya yang diperlukan,” ujar Sugeng.

Dari rapat tersebut disepakati sejumlah langkah strategis agar kegiatan pembangunan pelabuhan roro Ketam Putih segera terealisasi. “Seiring menunggu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), appraisal di perubahan mohon dimasukkan dan diutamakan,” pinta Wabup.

Menurut Bagus, pembangunan pelabuhan roro Ketam Putih-Meranti menjadi tantangan di masa awal kepemimpinan pasangan Bupati Kasmarni dan Wabup Bagus Santoso. “Ini tentu menjadi tantangan kami di tengah getolnya meminta uang APBN, nanti jangan sampai sudah dikasi namun tak selesai,” tegasnya.

Sebagai informasi pembangunan pelabuhan roro yang dibiayai APBN untuk dua lokasi yaitu di Ketam Putih Bengkalis dan Pulau Padang. Justru pembangunan di Desa Dakal Kabupaten Meranti sudah siap lebih dulu, sedangkan Bengkalis masih berkutat melengkapi dokumen.

Ikut dalam rapat tersebut Sekda Bustami HY, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bengkalis Heri Indra Putra, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Bengkalis Ismail, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkalis Djoko Edy Imhar,  Plt Kepala Disperkimtan Kabupaten Bengkalis Supardi, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Sugeng Santoso, Camat Bengkalis  Ade Suwirman, Kades Ketam Putih.***