
TELUKKUANTAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menggelar rapat koordinasi (rakor) pengawasan dan penanganan pelanggaran kampanye Pemilu 2024, Kamis (7/12/2023) siang.
Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Diklat Wisma Kuansing ini diikuti oleh Panwascam se-Kuansing.
Komisioner Bawaslu Kuansing Nur Afni membuka acara. Ia menyampaikan Kuansing berada di peringkat ke-2 di Riau dalam hal penanganan sengketa kampanye. Untuk itu, ia menekankan agar Panwascam memaksimalkan pelaporannya kepada Bawaslu saat proses pengawasan kampanye.
"Tahapan ke depannya, kampanye hanya 75 hari agar Panwascam benar-benar melakukan pengawasan pada saat kampanye, agar Panwascam selalu menjaga sikap dan ucapan kepada masyakat," ujar Nur Afni saat membuka acara.
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembekelan yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Kuansing Ade Indra Sakti.
Kepada para peserta, Ade menyatakan kampanye Pemilu merupakan bagian dari proses pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kampanye dilaksanakan secara serentak di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yakni Pilpres dan Pileg. Karena itu, perlu dilakukan pengawasan secara seksama, agar Pemilu berjalan sesuai dengan normal," ujar Ade.
Selain diisi oleh Komisioner Bawaslu Kuansing, kegiatan ini juga menghadirkan Kapolres Kuansing yang diwakili oleh Kanit I Sat Intelkam Ipda Dinda Elsa Kencana.
Ia menjelaskan, pelangaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu, pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran aturan perundang-undangan lainya.
"Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran etika penyelanggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalan tugas sebagai penyelenggara pemilu," kata Ipda Dinda.
Kemudian, dia juga memaparkan tentang pelanggaran administrasi. Menurutnya, pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu.
"Pelanggaran tindak pemilu adalah tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagai mana diatur undang-undang pemilu," katanya.
Dikatakan Ipda Dinda, Polres Kuansing bersama TNI melaksanakan pengamanan Pemilu 2024. Dengan adanya sinergitas, ia yakin pengawasan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan sukses.***