JAKARTA – Dialog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan perwakilan pengemudi ojek online (ojol) akhir Agustus lalu memunculkan perdebatan soal siapa yang berhak mewakili suara para driver. Empat perusahaan aplikator, yakni Grab, Gojek, Maxim, dan InDrive, kompak memastikan pengemudi yang hadir adalah mitra resmi mereka. Namun, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia justru mempertanyakan keabsahan perwakilan tersebut. 

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, menyebut dua mitra mereka, Riska dan Arief, hadir dalam dialog di Istana Wakil Presiden. "Akhir pekan lalu Grab bersama aplikator lain diundang untuk menghadirkan perwakilan mitra pengemudi dalam dialog bersama pemerintah," jelasnya, Selasa (2/9/2025).

Gojek juga memastikan kehadiran mitranya, Mohamad Rahman Tohir alias Cang Rahman, yang sudah bergabung sejak 2015. "Ia adalah mitra aktif kami dan benar hadir dalam pertemuan dengan Wapres," kata Direktur Public Affairs & Communications GoTo, Ade Mulya. 

Sementara itu, Maxim dan InDrive memberikan konfirmasi serupa. Maxim menyatakan mitra pengemudi mereka resmi dan masih aktif, sedangkan InDrive menyebut dua drivernya yang hadir telah tergabung sejak 2020. 

Namun, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, justru meragukan kehadiran para perwakilan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya, sebagai asosiasi yang sudah terdaftar resmi, tidak mengenali siapa pun yang duduk berdialog dengan Wapres. 

"Enggak ada yang mengetahui dari kelompok mana mereka mewakili siapa. Kami sebagai asosiasi terlembaga dan terdaftar resmi, tapi kami tidak dilibatkan," ujarnya, Senin (1/9/2025). 

Igun bahkan menyinggung dugaan rekayasa pemerintah dengan menghadirkan orang yang mengenakan atribut ojol, namun tidak mewakili komunitas pengemudi sebenarnya. 

Perbedaan pernyataan ini memperlihatkan adanya jurang representasi antara perusahaan aplikator dan asosiasi pengemudi. Di satu sisi, aplikator mengklaim mengirimkan mitra resmi. Di sisi lain, asosiasi merasa diabaikan dan mempertanyakan legitimasi perwakilan yang berbicara atas nama driver.

Dialog yang semula ditujukan untuk meredam ketegangan pascademonstrasi justru memunculkan pertanyaan baru: siapa sebenarnya yang berhak mewakili jutaan pengemudi ojol dalam pembicaraan dengan pemerintah?. ***