SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Adanya gejolak yang timbul di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Tualang merupakan buntut dari mutasi Kepala Sekolah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak kemaren. Ini harus menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah dan dinas terkait.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak Zulfi Mursal, SH kepada GoRiau.com, menyikapi unjuk rasa yang dilakukan pelajar.

Dewan menyayangkan kebijakan mutasi yang dilakukan Pemkab Siak tanpa adanya koordinasi dan masukan dari masyarakat. "Harusnya, minta dulu saran dan masukan dari elemen masyarakat. Sebab, mereka juga bagian dari Siak," kata Zulfi.

"DPR minta juga lah pendapatnya, tentang siapa dan bagaimana. Walaupun kami hanya bisa memberikan sebatas saran saja. Sebab, itu sepenuhnya kewenangan dari Bupati," ulas Zulfi. Zulfi menegaskan, dewan bukan ingin ikut campur dalam soal mutasi. Namun, dewan merupakan komponen masyarakat Siak.

Lebih lanjut Zulfi menjelaskan, sebelum adanya mutasi terlebih dahulu harus ada pengkajian lebih dalam mengenai pegawai tersebut. Sehingga, tidak terlihat seolah asal pindah saja. "Harus ada pengkajian dan pendalam itu," ucap Zulfi.

"Jangan pula, guru yang rumahnya di Kota Siak, lalu ditugaskan mengajar di Minas sana," lanjut Zulfi memberikan contoh. Kedepannya, Zulfi berharap Kepala Dinas instansi terkait harus memikirkan dampak yang akan terjadi. Sehingga, tidak ada lagi muncul persoalan baru dari mutasi pegawai.

Untuk guru yang dimutasi, Ketua Dewan berpesan agar memperhatikan jenjang karir pegawainya. Begitu juga dengan kompetensi sebagai seorang guru. "Dan juga kualitas guru di sekolah, bagaimana sertifikasinya dan banyak hal lain menyangkut kemajuan sekolah," tutup Zulfi.(san)