PANGKALANKERINCI, GORIAU.COM - Pupus harapan Pemerintah Daerah (Pemda) Pelalawan untuk segera memiliki Desa Adat. Penangguhan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pembentukan Desa Adat terungkap pada rapat paripurna DPRD Pelalawan, Senin (6/4/2015) kemarin.

"Telah melewati batas waktu pengusulan, pengesahan Ranperda Desa Adat ditangguhkan. Ini sesuai dengan Undang-undangan Nomor 6 Tahun 2014," jelas juru bicara Pansus II Desa Adat, Junaidi Purba, ketika membacakan hasil pansus.

Diterangkannya, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pengusulan Desa Adat dilakukan paling lambat satu tahun setelah Undang-undang itu diundangkan.

Undang-undang itu diterbitkan pada Januari 2014 dan pengusulan terakhir Desa Adat yakni Januari 2015. Artinya Pemda Pelalawan sudah terlambat tiga bulan dari tenggat waktu yang diusulkan.

Ranperda Desa Adat ini merupakan tugas dari Panitia Khusus (Pansus) II yang dibentuk oleh DPRD, untuk menindaklanjuti pengusulan Ranperda dari Pemda Pelalawan.

Pengesahan Ranperda Desa Adat ditangguhkan oleh dewan. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan Pansus dalam mengkaji dan mempelajari Desa Adat. Diantaranya dengan melakukan studi banding seperti ke Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Badung Provinsi Bali, dan ke Kementrian Dalam Negeri (Mendagri).(***)