DUMAI, GORIAU.COM - Penempatan pejabat pada lingkungan pemerintah Kota Dumai saat ini dinilai tidak sesuai dengan kemampuan terhadap kedudukan yang diembankan terhadap mereka. Dimana banyak kepala SKPD yang dinilai tidak menguasai jabatan yang diamanatkan terhadapnya sehingga berdampak kepada tidak maksimalnya penyerapan Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta terhadap pembangunan Kota Dumai. 

"Kita sudah sering sampaikan agar walikota Dumai selaku kepala daerah melakukan revisi terhadap kepala SKPD yang tidak bisa bekerja sesuai jabatan yang diembankan kepada mereka, lihat saja buktinya dua kali pengesahan APBD, Dumai tidak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) akibat kinerja SKPD yang tidak menguasai bidang mereka." ujar Wakil Ketua DPRD Dumai H Zainal Abidin, kepada GoRiau.com Senin (20/1/2014).

Ditambahkan Zainal, penyerapan APBD Dumai yang tidak maksimal sehingga berdampak terhadap silpa, akhirnya pembangunan yang harusnya bisa dinikmati masyarakat terhambat oleh pejabat yang tidak mampu bekerja sesuai kedudukan yang ditempatkan terhadapnya.

"Kita harapkan dalam penempatan kepala SKPD maupun pejabat teknis pelu dilakukan kajian-kajian khusus kelayakan bagi pegawai untuk menampati suatu kedudukan yang akan diberikan kepada mereka," harapnya.

"Pembangunan suatu daerah ditentukan kinerja pemerintah yang profesional dan ahli dalam bidang mereka, sehingga dalam mengambil keputusan dan merencanakan pembangunan dapat bermanfaat terhadap masyarakat," ungkapnya.

Disamping itu, lanjut Zainal, banyak pekerjaan fisik yang tidak sesuai dan tidak selesai tepat pada waktu yang ditentukan itu akibat perencanaan yang kurang matang, dampak ruginya terhadap daerah dan masyarakat juga pada akhirnya.(egy)