TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Fenomena banyaknya guru-guru yang semula mengajar di daerah pedesaan akhir-akhir ini banyak yang berpindah ke perkotaan, sangat ditanggapi serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Terutama Komisi IV DPRD, yang heran dengan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang jelas-jelas mengetahui guru sangat-sangat dibutuhkan di wilayah pedesaan.

''Permasalahan sekolah di Inhil ini kekurangan guru, seharusnya ini menjadi perhatian kita,'' ujar Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Surya Lesmana baru-baru ini.

Keheranan itu bertambah, saat ia mengetahui SK yang ditanda tangani Bupati Inhil terkait pemindahan 165 guru pada tahun 2015 ini.

''Yang menjadi tanda tanya saya, apa dasar dari Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memutasikan guru-guru ini,'' tanyanya.

Ia melihat kebijakan yang ada saat ini tanpa dasar, karena menurutnya, pendistribusian guru itu harus sesuai dengan SK 03 yang ditandatangani 5 menteri, yaitu Menteri Agama, Pendidikan, Keuangan, Dalam Negeri serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

''Memindah-mindahakan guru itu, bukan kebijakan daerah dan bukan maunya Kepala Dinas, tapi ada payung hukumnya,'' tukas Surya Lesmana.

Dikatakan Surya Lesmana pula, jika kebijakan ini tidak berdasarkan pada SK 5 menteri itu, artinya Pemkab telah melakukan pelanggaran.

''Saya tidak tahu, apakah pemindahan guru-guru ini berpedoman pada SK 5 menteri, jika tidak, ini berarti pelanggaran,'' tegas Surya Lesmana.

Sementara itu, baik Dinas Pendidikan maupun BKD sebelumnya telah menjelaskan, bahwa pemindahan guru-guru ini sudah berdasarkan dengan prosedur yang berlaku.(ayu)