PEKANBARU - Para developer yang bergabung dalam Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) diingatkan agar membangun rumah yang layak huni untuk masyarakat, bukan yang menimbulkan masalah.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna pada Property Expo 2022 di Atrium Kampar Mall SKA Pekanbaru, Riau, Rabu (02/11/2022).

Karena itu, Herry mengajak, seluruh anggota Himperra untuk menjaga kualitas perumahan yang dibangun sesuai dengan standar kriteria rumah layak huni.

"Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah. Yang jadi malah rumah yang tidak layak. Kasian masyarakat jika memberikan kualitas yang nggak sesuai dengan SPM-nya," ajaknya.

Pada kesempatan itu, Herry juga menghimbau seluruh pihak untuk dapat memperhatikan lebih khusus kelompok masyarakat informal.

"Masyarakat informal mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama, bagaimana rumah layak huni juga bisa didedikasikan bagi mereka. Ada fasilitas khusus dari BP2BT mungkin bulan ini terakhir, mari nanti didorong pemanfaatannya," himbau Herry.

Pihaknya juga berharap, dengan terselenggaranya expo menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai rumah layak huni, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah terhadap informasi harga, lokasi, dan persyaratan bantuan dan kemudahan pembiayaan rumah layak huni di Provinsi Riau.

"Sudah dua tahun event tidak kita lakukan. Tentunya pada hari ini dan beberapa hari kedepan diharapkan animo masyarakat tinggi untuk memeriahkan Property Expo," ujarnya.

Momen expo, tambahnya, juga bisa menjadi kesempatan pertemuan antara pengembang (Pejuang Rumah MBR) bertemu dengan pejuang kredit pemilikan rumah (KPR) dengan harapan bisa memberikan rumah layak huni kepada masyarakat berpenghasilan rendah khususnya di Provinsi Riau.

"Jika kita berbicara perumahan maka tantangannya itu selalu luar biasa. Karena, di nasional ada 12,27 juta yang belum punya rumah dan setiap tahunnya ada 680 ribu keluarga baru setiap tahunnya. Sementara fasilitas yang ada di pemerintah itu hanya sekitar 300 ribu setahunnya," ungkapnya.

Sehingga, lanjut Herry tantangan terkait pembangunan perumahan di Indonesia ini memerlukan kolaborasi, inovasi bersama untuk memenuhi amanat UU dalam memberikan rumah yang layak bagi semua masyarakat dapat terpenuhi dalam waktu yang terjangkau.

"Produk yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya rumah baru, tetapi juga rumah swadaya yang dibangun oleh masyarakat maupun renovasi," lanjut Herry.

Selain itu, pihaknya juga menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki beberapa program subsidi. Pertama adalah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ada sebanyak 200 ribu unit yang dikembangkan menjadi 220 ribu unit. Kemudian, juga ada subsidi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang tidak berpenghasilan tetap ada juga Tabungan Perumahan Rakyat (Taperra). ***