PEKANBARU - Ratusan imigran menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, pada Senin (11/10/2021) kemarin. Salah satu tuntutan mereka adalah agar dapat segera pergi ke negara ketiga sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik.

Sebagian pengunjuk rasa yang didominasi berasal dari Asia Timur ini merasa tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

"Tidak mungkin pemerintah kota menelantarkan (imigran), pasti pemerintah kota memberikan layanan semaksimal mungkin. Mulai dari segi kesehatan, tempat tinggal dan lain-lainnya," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Yasser Hamidy, Rabu (13/10/2021).

Salah satu hak yang diberikan oleh Pemko Pekanbaru yang bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau adalah memberikan vaksinasi Covid-19.

Salah satu kepedulian dari pemerintah daerah kepada para imigran dari segi kesehatan adalah pemberian vaksinasi Covid-19, hal ini tentu bertujuan agar para imigran terhindar dari Covid-19.

Selain itu apa yang menjadi penyebab dari para imigran ini belum juga diterbangkan ke negara yang mereka tuju juga harus diberikan pemahaman oleh pemerintah daerah, Kemenkumham dan juga International Organization for Migration (IOM) selaku organisasi yang mengurus para imigran.

"Semua pihak harus terlibat memberikan pengertian untuk para imigran yang berada Kota Pekanbaru," bebernya.

Politisi PKS ini juga mengingatkan agar pemerintah pusat tidak berpangku tangan melihat permasalahan ini, karena masalah imigran ini bukan hanya tanggungjawab dari pemerintah daerah saja. Melainkan juga permasalahan dunia internasional.

"Imigran ini permasalahan internasional, bukan masalah lokal saja. Jadi semua pihak harus terlibat," tegasnya.

Agar permasalahan imigran ini tidak berlarut-larut, Yasser berharap pemerintah pusat untuk dapat menutup jalur masuk para imigran ini. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh beberapa negara di dunia.

"Tapi kalau misalnya negara lain juga sudah melakukan penolakan, ya Indonesia juga bisa sebenarnya kalau memang mau, cuma apakah kita sudah mengkajinya. Tentu itu harus ada kajian-kajiannya," tutupnya. ***