PEKANBARU – Defisit anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang mencapai Rp3,5 triliun berpotensi berdampak pada pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Gubernur Riau, Abdul Wahid, berencana memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemprov Riau.

Menurut Wahid, saat ini belanja pegawai di Pemprov Riau mencapai 38-39 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melebihi batas maksimal 30 persen yang diperbolehkan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, menyatakan bahwa kebijakan pemotongan TPP merupakan hak prerogatif seorang gubernur.

"Sebaiknya para ASN tetap fokus bekerja, bersikap profesional, dan menjaga integritas. Kita semua memahami bahwa beban pemerintah saat ini sangat berat dengan defisit anggaran yang mencapai Rp3,5 triliun," ujar Budiman, Kamis (13/3/2025).

Budiman, yang juga merupakan anggota Fraksi Gerindra, menambahkan bahwa kebijakan pemotongan TPP ini masih sebatas rencana dan belum ada keputusan resmi terkait besaran pemotongan.

"Gubernur masih dalam tahap menjalankan programnya. Kita lihat saja nanti seperti apa hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusunnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Budiman menegaskan bahwa DPRD Riau akan mendukung langkah-langkah Gubernur dalam mengatasi defisit anggaran, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Sebagai gubernur, tentu kita harus mendukungnya. Namun, jika ada hal yang perlu dikritisi, itu menjadi tugas kami sebagai lembaga pengawas," pungkasnya. ***