PEKANBARU - Ketua Forum DPR RI dari Riau, Achmad, menegaskan pihaknya siap membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Crude Palm Oil (CPO).

Dikatakan Achmad, dirinya pribadi sudah berbincang secara langsung dengan Gubernur Syamsuar dalam memperjuangkan DBH ini, apalagi Riau merupakan provinsi yang paling luas kebun sawitnya.

"Itu harus kita perjuangkan, kenapa Jawa Timur bisa dapat DBH dari tembakau, sedangkan Riau tidak dapat dari sawit. Apa bedanya tembakau dengan sawit? Riau harus dapat DBH dari sawit ini," kata Mantan Bupati Rokan Hulu dua periode ini, Selasa (9/11/2021).

Achmad menegaskan, pemerintah pusat jangan menjadikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Riau sebagai alasan  untuk tidak memberikan DBH ke Riau.

Sebab, jelas Politisi Demokrat ini, DAU dan DAK itu diterima oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Padahal, yang menerima dampak negatif dari aktivitas perkebunan kelapa sawit ini adalah Riau dan provinsi penghasil sawit lainnya.

"Daerah yang bukan penghasil sawit tidak merasakan dampak negatif aktivitas kelapa sawit ini, bagaimana jalan hancur, resiko konflik, dan lainnya, tapi kan mereka menikmati DAU dan DAK. DBH itulah kompensasi yang harus kita dapatkan," tuturnya.

Terkait revisi UU Dana Perimbangan yang sudah dalam tahap finalisasi, Achmad menyebut bukan berarti perjuangan Riau harus terhenti. Karena UU itu dibuat oleh manusia dan bisa diubah.

"Provinsi Riau harus gigih memperjuangkan ini, semua bisa diubah, hanya Al-Qur’an yang tidak bisa diubah di dunia ini," tutupnya.

Sebagai informasi,  meski menjadi daerah penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar se-Indonesia, namun nyatanya Riau belum mendapatkan 'curahan berkah' dari minyak yang dihasilkan dari kelapa sawit ini.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, mengatakan bahwa pihaknya masih akan terus memperjuangkan hak Riau atas hasil Sumber Daya Alam (SDA) ini.

Apalagi, saat ini cuan dari CPO sudah mengalahkan pendapatan negara dari sektor Minyak dan Gas (Migas). Yang mana selama ini Migas menjadi sektor primadona bagi Riau maupun nasional. Artinya, DBH CPO diyakini bisa menjadi penopang pembangunan Riau nantinya. Sayangnya, hasil pajak yang diambil dari CPO semuanya disetor ke Pemerintah Pusat dan masuk dalam anggaran APBN. Riau hanya mendapatkan jatah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk itu, Komisi III DPRD Riau terus menggalang kekuatan untuk menyatukan persepsi para pejabat di daerah penghasil sawit lainnya supaya ada Dana Bagi Hasil (DBH) CPO yang diperuntukkan kepada daerah penghasil. "Kalau upaya kita merubah pasal tentang DBH dengan menyisipkan DBH CPO ini sukses. Maka, Riau bakal memperoleh pemasukan lebih kurang Rp6 triliun per tahun. Ini angka yang sangat besar di tengah krisis keuangan APBD," kata Husaimi kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Kamis (9/7/2020). ***