PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menggelar acara syukuran atas didapatnya restu keinginan pengelolaan Blok Rokan oleh Presiden Jokowi dan juga Komisi VII DPR RI, dalam alihkelola dari Chevron ke Pertamina.

"Hari ini, kita bersama masyarakat Riau menyambut baik kepercayaan dari Negara dalam partisipasi pengelolaan Blok Rokan kepada LAMR, bersama pemprov dan Pemkab dan pemko," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Harian (DPH) LAMR, Datuk Syahril Abubakar, Sabtu (13/2/2021).

Diterangkan Syahril, masyarakat Riau sudah menanti-nantikan momen ini hampir seratus tahun, dimana dulunya Blok Rokan ini pernah menghasilkan minyak sebesar 1 juta barel per harinya.

Dan Blok ini baru bisa kembali ke pangkuan ibu pertiwi saat Sumber Daya Alam (SDA) minyak ini hampir habis dan diperkiran hanya tersisa cadangan minyak sebesar 1 milliar barel.

Diceritakan dia, di Balai Adat tempat acara syukuran ini berlangsung, Presiden Jokowi pernah menyampaikan dia menyetujui bahwa Blok Rokan boleh dikelola daerah secara Business to Business (B to B), dan LAMR sudah menyetujui semua persyaratannya.

"Namun 2 tahun belakangan, Pertamina belum memberi kesempatan kita berbicara skema B to B ini, alasan mereka mau berbicara dengan Chevron dahulu untuk proses transisi. Dan tim transisi ini sudah bekejrat 85 persen, karena Agustus nanti, Blok ini akan kembali 100 persen ke Ibu Pertiwi," tegasnya.

LAMR melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA), lanjut Syahril, berkemungkinan akan mendapatkan bagian 39 persen pengelolaan Blok Rokan. Karena, Pertamina akan mengelola 51 persen dan BUMD Riau 10 persen.

"Kita disini adalah menjadi toke, menjadi tuan, menjadi saudagar, bukan pekerja dalam 39 persen saham ini. Kita akan jadi pemilik disamping Pertamina dan Pemprov Riau," tuturnya.

Dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR RI beberapa hari yang lalu, Syahril mengungkapkan rasa bangganya karena DPR RI tidak sekalipun mengecilkan orang Melayu, dan tidak ada keraguan dari mereka terhadap persiapan LAMR dalan mengelola Blok Rokan ini.

"Blok Rokan ini sudah tidak asing lagi bagi kami. Atuk nenek kami tak ada yang insinyur, yang lulusan Sekolah Rakyat (SR) pun, minyak tetap juga bisa disedot ketika itu," ujarnya.

Untuk sekarang, katanya, budak-budak (anak-anak) Riau sudah sangat paham dengan Blok Rokan ini, sehingga DPR RI sudah memberikan jaminan bahwa semua pekerja asal Riau yang saat ini bekerja di Chevron, akan diakomodir oleh Pertamina.

"Itu di dunia kerja, sedangkan di dunia usaha, para pengusaha yang selama ini berada dalam LBD (Local Business Development) tetap akan melanjutkan usahanya, dan berada di bawah payung LAMR. Ini untuk mencegah datangnya pengusaha di luar Riau, LAMR pasti akan mengawal itu," jelasnya.

Adapun syukuran itu dihadiri oleh beberapa pengurus LAMR, diantaranya Datuk Khairul Zainal, Datuk Asrar Rahman, Datuk Nasir Penyalai, Datuk Haji Raja Marjohan, kemudian Tokoh Masyarakat Sakai, Datuk M Yatim dan Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Fachri Yasin. Hadir juga perwakilan dari Keluarga Masyarakat Riau (Kemari) Chevron.

Diberitakan sebelumnya, salah satu hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dengan perwakilan Pemprov Riau beserta Pertamina, Chevron dan Lembaga Adat Melayu Riau, adalah memberikan kesempatan LAM Riau untuk ikut mengelola Blok Rokan.

Hal tersebut diungkapkan Pimpinan Panja Migas DPR, yang juga Wakil Ketua Komisi VII, Alex Noerdin saat membacakan kesimpulan rapat, Selasa (09/2/2021).

"Panja Migas Komisi VII DPR berkesimpulan, bersedia memberikan hak investasi bisnis to bisnis, atas pengelolaan Blok Rokan, kepada Pemda Provinsi Riau melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) nya, serta kepada Badan Usaha Milik Adat (BUMA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, sebagai bonus," ujarnya.

Dengan demikian menurut Legislator asal Sumatera Selatan itu, BUMA LAM harus benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik.

"BUMA LAM ini jadi mendapat tambahan hak lagi melalui Panja Migas ini, untuk ikut andil berinvestasi dengan sistem Bisnis to Bisnis atas Blok Rokan itu," lanjutnya.***