PADANG - Angka perceraian di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) terbilang tinggi. Sedikitnya, 1.805 kasus perceraian ditangani Pengadilan Agama (PA) selama 2017. Mayoritas, kasus cerai berawal dari gugatan istri kepada suami.

Ketua PA Padang, Nasrul K mengatakan, sekitar 75 persen kasus perceraian didominasi cerai gugat yang dilayangkan istri kepada suami. Dari 1.823 pengajuan cerai yang masuk selama 2017, sebanyak 1.805 kasus diantaranya suda diputus berpisah oleh hakim.

Dari jumlah tersebut, 1.374 kasus merupakan perceraian yang berawal dari gugatan istri terhadap suami. Sedangkan cerai talak yang merupakan gugatan dari suami terhadap istri hanya 431 kasus.

"Angka perceraian tahun ini sepertinya meningkat dibanding tahun lalu. Tapi, kami belum merekap jumlah totalnya. Namun, yang dominan tetap dari gugatan istri terhadap suami," katanya pada sejumlah wartawan di Padang, Kamis (5/7) seperti dilansir dari JawaPos.com.

Kasus perceraian di Kota Padang ini juga dikomentari Sosiolog dari Universitas Negeri Padang (UNP), Erian Joni. Menurutnya, tingginya angka perceraian adalah bukti ketidakmampuan dan ketidakpahaman pasangan suami isteri dalam mengadopsi fungsi-fungsi inti dalam keluarga. Seperti fungsi ekonomi, fungsi religi, fungsi afeksi (kasih sayang), dan fungsi proteksi (perlindungan).

"Tidak mampunya pasangan suami istri berawal dari situasi ketidaksiapan membangun rumah tangga. Tapi, mereka tetap memutuskan menikah. Kondisi ini yang berpotensi terjadinya cekcok dan berujung perceraian," katanya.

Erian menilai, solusi untuk menekan laju perceraian adalah penguatan pendidikan berkeluarga bagi pasangan yang akan atau baru secara intensif dan serius. "Peran penasihat perkawinan harus lebih optimal, dan fungsi mediasi lembaga lokal seperti lembaga adat perlu dilibatkan," katanya.

Di sisi lain, Kantor Kementrian Agama (Kankemenag) Kota Padang menyebutkan, telah mulai memberikan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin (catin). Hal ini bertujuan menguatkan pondasi dasar rumahtangga untuk meminimalisasi angka perceraian.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kankemenag Kota Padang Kardinal menyebutkan, bimbingan perkawinan merupakan salah satu program yang tengah diintensifkan oleh Kemenag. Program ini mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

"Bimbingan perkawinan pranikah bagi catin adalah ikhtiar pemerintah karena melihat tingginya tingkat perceraian," katanya.***