
DALAM satu bulan, panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bengkalis yakin akan mamu merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tentang pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Bengkalis sepanjang tahun 2012. Targetnya, akhir Juli laporan pansus sudah disampaikan pada sidang paripurna.
Pansus LKPj yang telah dibentuk Diketua Misliadi dari Fraksi Gabungan Laksamana dan Wakil Ketua Suhendri Asnan (Fraksi PDI Perjuangan) serta 12 orang anggota yang berasal dari berbagai fraksi di DPRD Bengkalis. Ke-12 anggota pansus tersebut adalah Rismayeni, Nanang Heryanto (Fraksi Demokrat), Iskandar Budiman, H Thamrin Mali (Fraksi Partai Golkar), Hj Mira Roza, H Azmi R Fatwa (Fraksi Keadilan Sejahtera), M Tarmizi, Dani Purba, Daud Gultom (Fraksi gabungan Laksamana), H.Revolaysa, Hendri HS dan Syafro Maizal (Fraksi Koalisi Reformasi).
Pansus yang diharapkan mampu menjadi pengimbang bagi kebijakan pembangunan daerah yang diusulkan serta dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak eksekutif tersebut, lebih membahas secara substantif dengan menjawab semua persoalan yang terjadi di ruang publik hari ini. Sejumlah kebijakan maupun arah pembangunan daerah, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pokok utama pembahasan pansus, dengan memberikan catatan serta rekomendasi atas kebijakan serta pelaksanaan pembangunan di kabupaten Bengkalis pada tahun 2012, agar lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.
Sebagai representasi rakyat di parlemen, para anggota Pansus dituntut lebih serius membahas serta mengevaluasi jalannya roda pembangunan serta pemerintahan di Negeri Junjungan. Sebagai kabupaten dengan APBD nomor dua terbesar di Indonesia, peran sosial kontrol dewan sangat ditunggu rakyat, melalui Pansus LKPj diharapkan menjadi barometer untuk mendorong pelaksanaan pembangunan menuju civil society, masyarakat madani yang sejahtera dan berkeadilan.
Jamal Abdillah (Ketua DPRD Bengkalis)
Pansus Harus Bekerja Ekstra Hati-hati
Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah meminta pansus harus bekerja ekstra keras dan hati-hati. LKPj kepala daerah yang dibahas merupakan produk bersama, yang dijalankan eksekutif dan sudah tertuang dalam RPMJD. Pembentukan Pansus LKPj itu sendiri sesuai dengan amanat konstitusi serta tatacara penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kabupaten/kota.
Jamal mengatakan bahwa Pansus yang diketuai Misliadi tersebut memiliki tanggungjawab besar serta harus bekerja ekstra hati-hati. Banyak hal, menyangkut dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan yang harus dibahas oleh Pansus, dengan tetap mengedepankan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.
''Pansus ini dibentuk sejalan dengan perintah Undang-Undang serta peran kontrol dewan. Kita percayakan kepada Pansus LKPj yang berjumlah 14 orang tersebut menuntaskan agenda kerja mereka dalam melakukan pembahasan LKPj kepala daerah. Tentunya apa yang menjadi catatan serta rekoemndasi Pansus dan DPRD secara kelembagaan dapat diterima semua pihak,”terang Jamal, politisi muda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap.
Ia tidak akan mengintervensi kerja pansus dalam membahas LKPj karena hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pansus yang sudah diberi kepercayaan pada rapat paripurna pembentukan pansus itu sendiri bulan Juni lalu. Hanya saja Pansus tentu harus bekerja ekstra, karena dari RPJMD itu banyak hal yang harus dibahas, khususnya program-program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, harus mendapat perhatian serius sebagai catatan dan rekomendasi.
Diibaratkannya, tidak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, penyempurnaan program yang sudah tertuang dalam RPJMD bisa saja menjadi catatan Pansus supaya dilaksanakan oleh pihak eksekutif. Sebut saja program UED-SP, kawasan Industri Buruk Bakul, pulau Bengkalis sebagai kota pendidikan, pembangunan bandara di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat, Mandau sebagai kota transit perlu ditelaah lebih jauh lagi, apakah cocok atau tidak.
Dicontohkan pria 28 tahun ini, program UED-SP yang dilakukan secara berkesinambungan dengan anggaran diatas Rp 100 miliar pertahun. Sejauh ini dampak positif-nya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum terlihat nyata, bahkan program itu sendiri berjalan tanpa adanya landasan hukum, seperti Perda. Diakuinya, program UED-SP masih lemah dalam realisasinya, bahkan ada kecenderungan terjadi penyalahgunaan oleh si penerima maupun si pemberi.
Juga keberadaan tenaga pendamping desa (PD), menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari UED-SP, yang akan menjadi koreksi pada catatan pansus LKPj nantinya. UED-SP yang tidak lain merupakan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, malahan tidak memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya alias premature.
''Awalnya DPRD setuju menganggarkan program tersebut keseluruh desa untuk mendukung program kepala daerah mengurangi angka kemiskinan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tetapi hal itu sekarang seperti menjadi dilema, karena tidak menyentuh sasaran yang sebenarnya serta cenderung terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam praktek-nya dilapangan,'' pungkas Jamal memberikan alasan.
Di sisi lain, ia juga mempertanyakan progres proyek tahun jamak atau multiyears yang sampai sekarang belum memulai pekerjaan. Padahal DPRD sendiri sudah menganggarkan dana melalui APBD sejak tahun 2012 lalu, dilanjutkan pada tahun 2013 ini yang mencapai sekitar Rp 800 miliar lebih, dari total keseluruhan pembiayaan kegiatan enam paket tahun jamak Rp 2,4 triliun.
Proyek tahun jamak itu sendiri merupakan program bersama eksekutif dengan legislatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan membuka akses perhubungan. Selain itu, pembangunan jalan poros dan lingkar, bertujuan membuka keterisolasian jarak dan rentang kendali yang terjadi selama ini ahtara ibukota kabupaten dengan kecamatan-kecamatan lainnya.
''Saya juga kecewa atas anjloknya mutu pendidikan di Negeri Junjungan ini. Kemudian masalah banyak program yang sudah tertuang dalam RPJMD belum berjalan sepenuhnya. Untuk itu harapan kita Pansus LKPj betul-betul bekerja maksimal, supaya tujuan serta arah pembangunan di Bengkalis ini lebih fokus dan terarah,”tutup Jamal Abdillah. ***
Misliadi (Ketua Pansus LKPj)
Titik Beratkan Catan dan Rekomendasi
Ketua Pansus LKPj, Misliadi memaparkan bahwa pansus lebih menitikberatkan dengan memberikan masukan berupa catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan RPJMD setelah tiga tahun berjalan selama masa kepemimpinan kepala daerah Herliyan Saleh-Suayatno. Pansus sendiri menurutnya bergerak cepat dengan menargetkan paling lama 30 hari atau sebulan, pembahasan LKPj telah dapat diselesaikan. Kemudian dilanjutkan penyampaian hasil kerja pansus melalui sidang paripurna istimewa.
Menurutnya, pembahasan LPKj selama sebulan, tidak lain sebagai bentuk koreksi dengan memberikan rekomendasi terhadap langkah-langkah perbaikan kinerja maupun penyempurnaan program kedepannya oleh pihak eksekutif. Peran legislatif sebagai sosial kontrol dalam pembahasan LKPj lebih mengedepankan objektifitas, realita di lapangan, pencapaian dari program dengan mengedepankan keberpihakan kepada kepentingan publik.
''Program pembangunan jangka pendek, menengah ataupun panjang yang dibuat pihak eksekutif, tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, tentu tidak tertutup kemungkinan terjadinya kekurangan, atau ketidakmaksimalan pelaksanaan. Atas dasar itulah pansus LKPj menilai, mayoritas program yang dibuat kepala daerah, harus disempurnakan,”tegas Misliadi.
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bengkalis ini menyerukan kepada pihak eksekutif, bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari kontrol legislatif. Penyempurnaan dimaksud terutama dari sektor infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, turap, listrik serta ketersediaan jaringan air bersih disejumlah wilayah. Kemudian pansus LPKj juga menyorot soal bidang pendidikan, kesehatan serta pelaksanaan program ekonomi kerakyatan melalui program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP).
Anggota Pansus menilai pembangunan infrastruktur belum merata. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya jalan-jalan penghubung antar desa serta antar kecamatan yang belum dibangun, bahkan tidak sedikit yang sudah mengalami kerusakan parah. Juga pembangunan jembatan yang masih banyak terbengkalai, seperti jembatan Sungai Liong di kecamatan Bantan, jembatan Kuiseng di Kecamatan Rupat Utara serta di Kecamatan Siak Kecil.
Lantas proyek pembangunan turap penahan gelombang sebagai antisipasi terjadinya abrasi, mayoritas pekerjaan yang dilaksanakan tidak memuaskan. Seperti di kecamatan Bantan, Rupat dan Rupat Utara yang rawan abrasi, pembangunan turap tidak bertahan lama, belum dua tahun sudah rubuh.
''Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan juga menjadi sorotan kita. Selanjutnya, penyediaan sarana penerangan (listrik) untuk masyarakat di pelosok-pelosok desa, banyak yang belum menikmati aliran listrik ke rumah mereka. Hal ini menjadi catatan kita di pansus dalam bentuk rekomendasi kepada kepala daerah,”papar pria asli Rupat itu menjelaskan.
Di sektor kesehatan, pansus LKPj menilai masih adanya ketimpangan dalam pendistribusian tenaga kesehatan. Mulai dari dokter, perawat, bidan hingga tenaga penyuluh kesehatan, sehingga masih banyak desa-desa yang sulit dijangkau tidak memiliki tenaga medis. Untuk program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmasda), pansus menilai pada tahun 2012 lalu berjalan tidak maksimal, dimana masih ada warga/pasien yang harus membayar obat diluar.
Di sektor pendidikan, Pansus LKPj menyayangkan rendahnya mutu kelulusan disemua tingkatan, baik itu sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Padahal alokasi dana APBD setiap tahunnya untuk sektor pendidikan tidak pernah kurang dari kisaran 20 persen dari total nilai APBD. Perbandingannya, kalau tahun 2012 lalu total APBD Bengkalis mencapai Rp5,1 triliun, maka untuk sektor pendidikan adalah Rp 1,02 trilyun.
''Angka tersebut sangat fantastis. Tetapi sayang, mutu pendidikan kita masih sangat rendah, dibuktikan dengan tingkat kelulusan pada ujian nasional (UN). Sementara itu, SKPD terkait yaitu Dinas Pendidikan (Disdik) lebih banyak ''bermain proyek'' daripada mengurusi sumber daya manusia (SDM), mulai dari anak didik hingga tenaga pendidik,'' jabar alumni UIN Susqa Pekanbaru tersebut.
Pada program UED-SP, Pansus lebih menitikberatkan kepada payung hukum dari program yang diperuntukan bagi masyarakat pelaku usaha/pelaku usaha baru mendapatkan bantuan/pinjaman modal dari pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan di lapangan, UED-SP ternyata menimbulkan ketimpangan dalam pendistribusiannya, dimana diduga muncul praktik KKN ditingkat desa. Padahal UED-SP merupakan penyertaan modal ke desa.
Salah satu pemicu utama kekurangberhasilan program UED-SP adalah tidak adanya acuan atau payung hukum, seperti peraturan daerah (perda). Hal itu ditambah lagi dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk tekhnis (juknis) yang terkesan kurang berpihak, serta tidak memberikan sangsi kuat kepada si penerima hingga tatacara pendistribusian dana bergulir tersebut.
''Program UED-SP ini termasuk yang paling disorot oleh Pansus LKPj. Pelaksanaannya dilapangan tidak berjalan dengan baik. Banyak tunggakan, tanpa ada sangsi, lemahnya pengawasan serta ketidakadaan payung hukum, membuat program tersebut seperti kegiatan bagi-bagi duit,'' tegas Misliadi.
Selanjutnya, di sektor keuangan daerah, terjadi penumpukan pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan di akhir tahun anggaran.Penyerapan APBD Bengkalis dalam pandangan Pansus, baru maksimal dilaksanakan pada triwulan keempat atau di penghujung tahun anggaran untuk menekan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Sedangkan hingga triwulan ketiga (Juli-September) pada tahun 2012 lalu, penyerapan APBD masih dibawah 40 persen, barulah pada saat tutup buku penyerapan melebihi 70 persen.
''Kondisinya jelas dipaksakan. Kita dari pansus akan memberikan catatan serta rekomendasi, bahwa setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan harus dibayarkan. Gunanya adalah supaya tidak terjadi penumpukan pembayaran sehingga penyerapan keuangan dapat maksimal, karena sangat tidak bagus bagi jalannya pemerintahan melakukan pembayaran selalu di penghujung tahun,'' ulasnya lagi.
Ditambah Misliadi, dari sektor pendapatan daerah, seluruh peraturan daerah (Perda) tentang potensi PAD harus segera dijalankan, sehingga APBD tidak hanya sepenuhnya bertumpu kepada dana bagi hasil (DBH) migas. Pansus juga akan memberikan catatan dan rekomendasi tentang sejumlah program yang sudah tertuang dalam RPJMD, seperti kawasan industri Buruk Bakul, Bengkalis menjadi kota pendidikan, pembangunan pelabuhan udara (bandara) di pulau Bengkalis dan Rupat serta realisasi proyek tahun jamak (multiyears).
''Cukup banyak program yang sudah tertuang dalam RPJMD belum terlaksana secara maksimal. Sehingga pencapaian dari RPMJD masih jauh dari harapan, dan program-program yang sudah dibuat supaya disempurnakan,'' pungkas Misliadi. ***
H Thamrin Mali (Anggota Pansus LKPj)
Belum Berjalan Seperti yang Diharapkan
Salah seorang anggota Pansus LKPj dari Fraksi Partai Golkar, H.Thamrin Mali menilai perlunya penyempurnaan mayoritas program pembangunan di Negeri Junjungan, agar muncul output kepada seluruh lapisan masyarakat. Disisi lain, ia mengingatkan pihak eksekutif yang terkesan lamban dalam merealisasikan pemekaran desa, padahal DPRD Bengkalis telah mensahkan Peraturan Daerah (Perda) pemekaran sebanyak 51 desa pada tahun 2012 lalu.
''Cukup banyak kalau kita urai satu persatu kebijakan pembangunan di Bengkalis yang sudah kita setujui di dewan, malahan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kurang mampu melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama yang tertuang dalam APBD, termasuk diantaranya produk hukum berupa Perda pemekaran desa,'' tutur Thamrin Mali.
Ia menilai arah serta kebijakan pembangunan di Bengkalis harus disempurnakan, jangan bertolak belakang dengan LKPj yang telah disampaikan. Banyak kebijakan pembangunan daerah yang jadi skala prioritas sudah disahkan oleh DPRD Bengkalis, tetapi sampai sekarang realisasinya masih ada yang nihil sama sekali.
Dilanjutkannya, pemekaran desa yang sudah ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Daerah (Perda) tidak dilaksanakan sejauh ini. Sementara pemerintah pusat sudah mengeluarkan nomor kode desa sudah diterapkan, serta sudah diteruskan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur untuk selanjutnya dilaksanakan oleh bupati. Lantas, usulan pemekaran kecamatan sampai sekarang juga masih nihil.
Menurut Thamrin, tidak ada kaitan antara pelaksanaan pemilu legislatif ataupun pemilihan presiden dengan pemekaran desa, seperti alasan yang selalu mengemuka, karena acuannya sudah ada, tinggal lagi menyiapkan perangkat-perangkat pendukung. Seharusnya pada tahun 2013 ini pemekaran desa sudah direalisasikan, termasuk melaksanakan pemilihan kepala desa, membentuk badan permusyawaratan desa (BPD) serta kelembagaan lain di desa-desa hasil pemekaran tersebut.
''Pemkab Bengkalis terlalu lama menyikapinya. Kami di Pansus juga membahas masalah tersebut, karena mustahil realisasi pemekaran desa dilaksanakan pada tahun 2014 mendatang. Sehingga Perda yang sudah disahkan, hanya sebatas pelengkap dari tujuan, tetapi realisasinya sendiri tidak jelas,'' tukas ketua PK Partai Golkar Kecamatan Mandau ini diplomatis.
Selain tidak berjalannya Perda Pemakaran Desa, juga program Instruksi Bupati-Penguatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Inbup-PPIP) kurang tepat sasaran. Harus banyak dilakukan perbaikan-perbaikan, agar dalam pelaksanaannya betul-betul melibatkan partisipasi masyarakat desa, bukan hanya sebatas memindahkan proyek dari SKPD ke pemerintahan desa.
Terakhir, Pansus juga akan memberikan catatan tentang progres dari penyertaan modal sebesar Rp 300 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di kecamatan Bukitbatu, Mandau dan Pinggir. ***
Foto dan Narasi: Humas DPRD Bengkalis