SELATPANJANG, GORIAU.COM - Kalau kemarin pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti curhat ke Komisi B DPRD Riau, kali ini giliran Komisi C yang mendapat curhatan yang sama. Pemkab Meranti mengeluh tentang kecilnya jatah dari APBD Provinsi Riau.


Waktu itu, Komisi C DPRD Riau bersama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Jhoni Irwan, dan Wakil Ketua DPRD Manahara Manurung, mengadakan pertemuan dengan Pemkab Meranti di Aula Afifa Selatpanjang, Kamis (5/1/2015) lalu. Rombongan yang disambut oleh Sekdakab Drs Iqaruddin MSi dan sejumlah pejabat Meranti itupun langsung menerima curhatan dari anak bungsu provinsi Riau ini.
Kepada seluruh wakil rakyat DPRD Riau yang hadir, Iqaruddin mempertanyakan bantuan dana bagi hasil Meranti yang sangat kecil. Selain itu, bantuan APBD Riau untuk pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak seimbang dan merata, sehingga tidak cukup untuk membangun Meranti sebagai Kabupaten baru yang perlu digesa pembangunannya.
"Karena APBD kami kecil dan bantuan Provinsi yang diberikan kepada kami juga kecil, program percepatan pembangunan mengalami kendala pembiayaan," jelas Sekda.
Rupanya tidak hanya kecil alokasi APBD untuk Meranti, malah ada dana yang telah dijanjikan untuk pembangunan infrastruktur tidak cair sehingga mengharuskan Meranti mengeluarkan dana itu. Kejadian tersebut dalam kasus pembangunan Dermaga Tanjung Samak. Dimana waktu itu disampaikan ke Komisi C bahwa Pelabuhan Tanjung Samak awalnya dibiayai Provinsi namun ketika pelaksanaan, aang tidak mengalir sehingga jadi beban daerah, karena sudah dilelang dan dilaksanakan.
Menanggapi beberapa keluhan, Kadispenda Riau Jhoni Irwan mengatakan pihaknya komit melakukan pemerataan dana bantuan Kabupaten. Dana tersebut diambil dari pajak yang menjadi kewajiban masyarakat mulai dari pajak kendaraan bermotor, BPKB, PBB, pajak air permukaan serta pajak rokok. Dari pajak tersebut Kabupaten Meranti mendapat jatah total Rp35 Miliar.
Jhoni juga mengeluhkan keluarnya Kepres No 162 yang menyebabkan penurunan dana perimbangan untuk Riau hingga 415 Miliar. Selain itu penurunan harga minyak dunia yang berdampak pada menurunya DBH Migas Riau.
Setelah menerima semua masukan tersebut Ketus Komisi C Aherson meminta Pemda Meranti membuat proposal dan diajukan ke Komisi C untuk diperjuangkan dalam rapat regional bersama SKPD terkait di Provinsi Riau.
"Silahkan proposal disampaikan, dana akan kami perjuangkan jangankan 200 Miliar sampai 500 Miliar pun kita usahakan," kata Aherson.
Hadir dalam pertemuan tersebut, selain ketua Komisi, juga dihadiri Anggota Komisi C DPRD Riau diantaranya, Supriati, Yulianti, Ilyas HU, Rosfian, Husaimi Hamidi, Sewitri, Soniwati dan Siswaja Muljadi.***